Sinergi BPJS Kesehatan Banyuwangi dengan DPRD, Fokus Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat

KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas layanan bagi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Langkah strategis ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Implementasi KRIS bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan upaya standarisasi kenyamanan, keamanan, dan memberikan asas keadilan bagi seluruh peserta JKN. Guna memastikan transisi berjalan mulus, BPJS Kesehatan Banyuwangi secara intensif melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Sinergi Strategis Demi Kenyamanan Peserta JKN di Fasilitas Kesehatan.

BPJS Kesehatan Banyuwangi menyadari bahwa kesuksesan KRIS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi erat dilakukan dengan tiga pilar utama:

DPRD Banyuwangi dalam hal ini Komisi I sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan, evaluasi, dan memberikan masukan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan terhadap Peserta JKN di Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi berperan dalam pengawasan kepada fasilitas kesehatan dan melaksanakan kebijakan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.

Rumah Sakit Mitra Kerja, memastikan 12 kriteria fasilitas ruang rawat inap (seperti ventilasi udara, pencahayaan, luas tempat tidur, hingga ketersediaan kamar mandi di dalam ruangan) terpenuhi sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

"Sebagaimana telah ditekankan oleh Pimpinan Rapat sekaligus Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ibu Marifatul Kamilah, terkait dengan progress persiapan KRIS di Kabupaten Banyuwangi, BPJS Kesehatan tentu mendukung penuh, ini dibuktikan dengan pelaksanaan recredentialing rutin oleh kami kepada seluruh fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit yang ingin melanjutkan kerja sama, dimana 12 kriteria KRIS juga merupakan indikator dalam penilaian recredentialing sehingga rumah sakit yang saat ini bekerja sama dengan kami tentu sudah memenuhi kriteria tersebut," jelas PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Johan Riawan.

Menurut Johan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian BPJS Kesehatan Banyuwangi dalam mendukung persiapan KRIS, antara lain, pemetaan kesiapan Fasilitas Kesehatan, melakukan tinjauan langsung ke RS mitra kerja untuk memantau progress persiapan di lapangan.

Transparansi Layanan, memastikan tidak ada kendala bagi peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan baik sebelum dan sesudah implementasi KRIS.

Komitmen Kualitas: Fasilitas kesehatan mitra kerja BPJS Kesehatan menjalankan komitmen Janji Layanan JKN bagi peserta JKN serta mengedepankan prinsip inklusif dalam pemberian pelayanan medik maupun non-medik.

Disinggung soal PBI JK, pada kesempatan yang sama, Humas BPJS Kesehatan, Farensi menanggapi bahwa selaras dengan harapan Komisi I DPRD Banyuwangi, pihaknya  terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial guna memastikan proses reaktivasi peserta PBI JK yang terdampak penonaktifan berjalan lancar, terutama peserta PBI JK yang memiliki riwayat penyakit katastropik dan membutuhkan perawatan serta pengobatan..

“Pada rapat kerja hari ini dihadiri juga oleh Dinas Sosial, tentu komunikasi dan kolaborasi kedua institusi senantiasa solid sehingga diskusi hari ini terselenggara dengan transparan dan capaian progress reaktivasi peserta PBI JK sesuai harapan kita bersama,” ucapnya.

Dengan adanya kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, DPRD Banyuwangi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, dan manajemen Rumah Sakit, diharapkan Banyuwangi dapat menjadi pionir dalam memberikan layanan rawat inap yang nyaman, berkualitas, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.***