Warga Sebatang Aceh Singkil Ancam Demo, Minta Plt Keuchik Dijabat ASN

ACEH SINGKIL – Polemik pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik di Kampong Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kian memanas. Sebanyak 149 warga secara terbuka menyatakan penolakan terhadap penunjukan Plt Keuchik yang berasal dari unsur perangkat kampong.

Penolakan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 4 Juni 2026 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil. Surat itu juga ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Aceh Singkil serta Camat Gunung Meriah.

Surat tersebut ditandatangani oleh 149 warga yang terdiri dari tokoh masyarakat, orang tua, hingga kalangan pemuda. Mereka menilai penunjukan Plt Keuchik dari unsur perangkat desa tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat.

Dalam surat itu, warga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah menolak penunjukan Plt Keuchik Sebatang dari aparatur kampong.

Selain itu, warga meminta Pemkab Aceh Singkil menjalankan proses penunjukan Plt Keuchik sesuai surat usulan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kampong (BPKamp) Sebatang.

Warga juga meminta agar usulan yang diajukan BPKamp tidak diabaikan dalam proses pengambilan keputusan terkait kepemimpinan sementara di desa tersebut.

Tak hanya itu, warga turut memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila surat penolakan tersebut tidak mendapat perhatian dari Pemkab Aceh Singkil.

Salah seorang perwakilan warga, Pajri, mengatakan sikap penolakan tersebut lahir dari kesepakatan bersama yang melibatkan ratusan warga Kampong Sebatang.

“Kami tetap mendesak Plt itu dari ASN, sesuai yang diajukan oleh BPKamp Sebatang beberapa waktu lalu,” kata Pajri, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, masyarakat menginginkan sosok Plt Keuchik yang memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan desa sehingga mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal.

Pajri mengungkapkan, nama ASN yang diusulkan BPKamp sebelumnya dinilai memiliki rekam jejak yang baik karena pernah dua kali menjabat sebagai Penjabat (Pj) Keuchik.

“Artinya, kita tidak ragu dari segi pengalaman,” ujarnya.

Ia juga menyebut BPKamp telah menyampaikan kepada masyarakat terkait kondisi administrasi pemerintahan kampong, termasuk persoalan keabsahan Surat Keputusan (SK) sejumlah perangkat desa.

Berdasarkan informasi yang diterima warga dari BPKamp, hanya SK Kepala Urusan (Kaur) Keuangan yang disebut memiliki rekomendasi camat. Sementara SK perangkat lainnya disebut belum memenuhi prosedur yang dipersyaratkan.

Meski demikian, mayoritas warga tetap menolak apabila Kaur Keuangan ditunjuk sebagai Plt Keuchik. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan desa.

“Kalau Kaur Keuangan menjadi Plt Keuchik, lalu siapa yang menjalankan tugas Kaur Keuangan? Apakah harus dirangkap? Ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” tegas Pajri.

Sementara itu, Ketua BPKamp Sebatang, Residen, menyatakan bahwa penolakan yang disampaikan warga merupakan hak demokratis masyarakat. Ia menegaskan BPKamp tetap berpegang pada surat usulan yang telah dikirimkan kepada pemerintah daerah.

“Kami tetap berkomitmen pada usulan yang telah kami sampaikan. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati Aceh Singkil,” kata Residen.

Menurutnya, BPKamp juga menyayangkan terbitnya SK Plt Keuchik yang tidak sesuai dengan nama yang telah diusulkan. Ia berharap Pemkab Aceh Singkil dapat mengevaluasi kembali keputusan tersebut dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Kampong Sebatang demi menjaga stabilitas pemerintahan desa.

 Penulis : Gusti