9 Dapur MBG di Jember Masih Disuspend, Terkendala IPAL Belum Penuhi Standar

JEMBER – Sebanyak sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember hingga kini masih berstatus suspend atau penghentian sementara operasional. Penyebabnya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di dapur-dapur tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember, Suhaidi, mengatakan bahwa pada awalnya terdapat 16 dapur MBG yang disuspend berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat. Namun, tujuh dapur di antaranya telah kembali beroperasi setelah melengkapi dan menyesuaikan fasilitas IPAL sesuai ketentuan.

"Yang paling utama itu karena IPAL. Tegas dari pusat, kalau IPAL tidak sesuai standar maka disuspend. Saat ini masih berproses bagi dapur yang IPAL-nya belum memenuhi ketentuan," kata Suhaidi saat ditemui di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jember, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut tidak berkaitan dengan isu efisiensi anggaran maupun polemik yang berkembang di tingkat pusat.

"Tidak ada hubungannya sama sekali. Operasional program tetap berjalan seperti biasa dan tidak terpengaruh," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jember, Ahmad Birbik Munajil Hayat, meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Menurut dia, setiap aduan yang diterima perlu dijadikan bahan evaluasi bersama antara pemerintah, Satuan Tugas (Satgas) MBG, dan DPRD.

Birbik menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari tersalurnya makanan kepada para siswa. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan dan prestasi belajar anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Perlu ada evaluasi berkala untuk mengetahui apakah program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penerima. Pendapat anak-anak sebagai penerima manfaat juga perlu didengar melalui survei atau kuesioner," ujarnya.

Sebagai mitra pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kesehatan, Komisi D DPRD Jember, lanjut Birbik, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Berbagai persoalan yang muncul di sejumlah dapur harus menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di lokasi lain.

Karena itu, ia mendorong dilakukannya audit dan evaluasi secara rutin terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Jember. Evaluasi tersebut mencakup pemenuhan standar gizi, higienitas, pengelolaan limbah, hingga kualitas sumber daya manusia yang mengelola dapur.

"Program MBG memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mencetak generasi yang sehat dan cerdas. Karena itu, seluruh pihak harus terlibat mengawal agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak kita," pungkasnya. (zan)