PKB Bondowoso Minta Anggaran Publikasi Media Diperbesar Dukung Transparansi Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah
Fraksi PKB DPRD Bondowoso mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso meningkatkan anggaran publikasi media pada APBD sebagai upaya memperkuat komunikasi publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, menangkal hoaks, serta memperluas penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Saat ini anggaran kerja sama media Tahun 2026 tercatat sebesar Rp346 juta.
BONDOWOSO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong Pemerintah Kabupaten meningkatkan alokasi anggaran publikasi media massa sebagai langkah strategis memperkuat komunikasi publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, sekaligus memperluas penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso.
Fraksi menilai publikasi yang efektif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi PKB, A. Mansur, mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan media massa perlu terus diperkuat melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi publik.
Menurutnya, dukungan anggaran publikasi yang memadai akan membuat pemerintah lebih optimal dalam menyampaikan berbagai program, kebijakan, maupun capaian pembangunan yang telah direalisasikan kepada masyarakat.
"Kerja sama pemerintah dengan media perlu terus diperkuat. Anggaran publikasi juga harus dialokasikan secara proporsional agar informasi pembangunan dapat diterima masyarakat secara luas," kata Mansur saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso.
Mansur menegaskan masyarakat memiliki hak memperoleh informasi mengenai program pemerintah, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan. Publikasi yang maksimal dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Fraksi PKB juga berpandangan bahwa komunikasi publik yang konsisten, terbuka, dan berbasis data akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama ketika informasi yang disampaikan menunjukkan hasil nyata dari pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, publikasi resmi melalui media massa maupun media sosial dinilai menjadi instrumen penting dalam menangkal penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
PKB menilai publikasi yang baik juga akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat yang memperoleh informasi secara lengkap mengenai prosedur, persyaratan, hingga berbagai inovasi layanan pemerintah akan lebih mudah mengakses pelayanan yang tersedia.
Di sisi lain, publikasi mengenai potensi investasi, sektor pariwisata, UMKM, hingga berbagai capaian pembangunan diyakini mampu meningkatkan daya tarik Kabupaten Bondowoso di mata investor maupun wisatawan.
Fraksi PKB juga menekankan bahwa publikasi berfungsi sebagai dokumentasi dan arsip kinerja pemerintah. Seluruh program dan capaian pembangunan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga menjadi bahan evaluasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, anggaran kerja sama media Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp346 juta. Fraksi PKB berharap alokasi tersebut dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan secara proporsional agar sejalan dengan kebutuhan komunikasi publik dan semakin efektif mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
What's Your Reaction?
