Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Sampaikan Nota Pengantar KUA PPAS APBD 2027

KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan nota pengantar atas diajukannya KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung Rapat DPRD Banyuwangi, Rabu (08/07/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto diikuti anggota dewan dari lintas fraksi, Hadir pula Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H.Mujiono, Sekretaris Daerah, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Staf Ahli Bupati, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Dalam Nota Pengantarnya, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan tantangan pertama dihadapi dalam penyusunan APBD tahun 2027 adalah keterbatasan ruang fiskal daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan belanja daerah terus meningkat, terutama untuk pembiayaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan daerah tidak selalu mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut.

“ Akibatnya, ruang fiskal yang tersedia menjadi semakin sempit. kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera, “ ucap Bupati Ipuk Fiestiandani dihadapan rapat paripurna.

Sebagai instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga menjadi cerminan arah kebijakan pembangunan daerah. oleh karena itu, penyusunan APBD tahun 2027 harus mampu mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Mempertimbangkan  dinamika yang begitu masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan provinsi jawa timur, maka pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi tahun 2027 diproyeksi pada kisaran 5,41 persen. indeks pembangunan manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 75,87. indeks gini diproyeksikan sebesar 0,306. persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 5,77 persen dan indeks reformasi birokrasi sebesar 97.

“ Pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. upaya peningkatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, “ ucap Bupati Ipuk Fiestiandani.

Selanjutnya untuk tema pembangunan tahun 2027 yaitu: ”penguatan daya saing SDM dan  ekonomi lokal berbasis hilirisasi dan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat”

Dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027, Bupati Ipuk Fiestiandani memaparkan target pendapatan daerah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar  Rp.2,492 trilyun atau turun 14,22 persen dari APBD tahun 2026 sebesar Rp. 2,905 trilyun.

Target pendapatan daerah tersebut, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp. 898,8 milyar dari apbd tahun 2026 yaitu sebesar Rp 800,8 milyar.

Pendapatan transfer diproyeksikan turun menjadi Rp. 1,543 trilyun atau turun 24,87 persen dari Apbd tahun 2026 sebesar Rp. 2,054 trilyun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami penyesuaian dari APBD tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 50,170 milyar.

Kemudian untuk Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp. 2,468 trilyun mengalami penurunan sebesar 15,39 persen dari belanja daerah pada APBD tahun 2026 sebesar Rp. 2,917 trilyun.

Sementara itu,jumlah pembiayaan netto pada APBD tahun 2027 diperkirakan minus Rp. 23,383 milyar dari Rp,12,598 milyar pada APBD tahun 2026.

Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2027 sebesar Rp.2,545 triliyun yang merupakan estimasi silpa dan rencana divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2027 sebesar Rp. 2,568 triliyun yang merupakan cicilan pokok dan rencana pembentukan dana abadi daerah.

“ Demikian nota pengantar yang dapat saya sampaikan, sedangkan penjelasan secara rinci dapat dibahas lebih mendalam pada rapat-rapat panitia khusus, badan anggaran, dan komisi-komisi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya dapat disepakati dan ditetapkan, “ pungkas Bupati Ipuk Fiestiandani.***