Validasi Data Kemiskinan Jadi Fondasi Pengentasan Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Jember

JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan validasi data kemiskinan menjadi fondasi utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal itu disampaikannya saat menjadi penanggap dalam Sarasehan Nasional Kauje Fest 2026 bertajuk Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah: Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa di Gedung Soejarwo, Universitas Jember, Jumat (3/7/2026).

Sarasehan yang membuka rangkaian Kauje Fest 2026 tersebut menghadirkan Peneliti Senior BRIN Prof. Dr. R. Siti Zuhro dan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Syamsul Widodo sebagai narasumber.

Sementara itu, para penanggap terdiri atas Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Bupati Ngada Raymundus Bena, serta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.

Dalam paparannya, Fawait mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Jember menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial saat melakukan verifikasi faktual. Sebanyak 16 ribu warga yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan, sedangkan lebih dari 10 ribu kepala keluarga masih berada dalam kategori desil 1.

"Data yang akurat menjadi fondasi agar setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran," ujar Fawait.

Ia menjelaskan, tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan daerah yang diwarnai penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Jember untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan tarif pajak guna menjaga daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Fawait juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Program tersebut diproyeksikan menciptakan perputaran ekonomi di Jember hingga Rp4,6 triliun melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta sektor usaha lokal.

Meski mengakui Jember belum mandiri secara fiskal, Fawait menegaskan kondisi tersebut harus dijawab dengan inovasi. Menurutnya, kurang dari 20 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mampu mandiri secara fiskal.

"Kami tidak boleh bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi daerah harus dioptimalkan agar ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat," tegasnya.

Senada dengan Fawait, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Kemendes PDT Syamsul Widodo mengatakan efisiensi transfer anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berinovasi.

"Tantangan fiskal jangan dijadikan keluhan. Justru daerah harus bertransformasi menuju kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat BUMD, menutup kebocoran pembiayaan, serta mengarahkan anggaran pada sektor produktif seperti UMKM, pariwisata, dan penyelenggaraan event yang mampu menggerakkan ekonomi daerah," katanya.

Menutup paparannya, Fawait mengapresiasi penyelenggaraan Kauje Fest 2026 sebagai ruang kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan harapannya dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Jember sebagai bentuk apresiasi terhadap kampus kebanggaan masyarakat Jember tersebut.