Bupati Luncurkan Klinik Pertanian, Petani Tak Perlu Lagi Tanya ke Kios

BONDOWOSO – Dalam upaya memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah, Bupati Bondowoso, KH. Abd. Hamid Wahid meresmikan peluncuran Klinik Pertanian, Selasa (10/6/2025).

Inisiatif ini sejalan dengan visi daerah yaitu mewujudkan Bondowoso yang tangguh, unggul, berdaya saing global, dan berbudaya dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Melalui klinik ini, Pemerintah Kabupaten berharap dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

“Sejak dahulu, pertanian dan perkebunan adalah nadi kehidupan ekonomi Bondowoso. Maka peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani menjadi fokus utama kita. Klinik pertanian yang kita luncurkan hari ini bukan hanya tempat konsultasi. Ini adalah pusat edukasi, pemecahan masalah, dan tempat lahirnya inovasi-inovasi baru,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam kerangka kerja hexahelix, yang melibatkan petani, penyuluh, akademisi, dunia usaha, pemerintah, komunitas, dan media. Menurutnya, klinik pertanian akan menjadi ruang interaksi aktif antara semua komponen tersebut, sehingga dapat menghadirkan pertanian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, berorientasi pasar, ramah lingkungan, serta memberikan nilai tambah yang nyata bagi petani.

“Saat ini, kita dihadapkan pada tantangan besar: krisis iklim, keterbatasan lahan, serangan hama, fluktuasi harga, serta keterbatasan akses teknologi dan modal. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan dengan cara yang lebih cerdas dan inovatif. Kita tidak bisa terus bergantung pada pola lama,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, juga menegaskan pentingnya keberadaan Klinik Pertanian sebagai perwujudan dari cita-cita awal Bupati dan Wakil Bupati.

“Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan kepada petani, terutama melalui peran penyuluh pertanian lapangan (PPL). Selama ini, intensitas pertemuan antara penyuluh dengan petani masih sangat kurang. Banyak penyuluh hanya berinteraksi dengan ketua kelompok tani, bukan dengan petani langsung,” ungkap Tohari.

Ia menyoroti fenomena di mana petani lebih banyak mencari jawaban atas permasalahan mereka di kios pertanian, seperti masalah pupuk, RDKK, hingga penyakit tanaman. Padahal, kios hanya berfungsi sebagai distributor pupuk, bukan pusat informasi pertanian.

“Ketika petani bertanya soal pupuk subsidi, jenisnya, atau penanganan hama, seharusnya itu menjadi tanggung jawab penyuluh atau petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (PUPT). Namun sayangnya, PUPT di Bondowoso jumlahnya sangat terbatas—hanya tujuh orang untuk seluruh wilayah,” jelasnya.

Tohari juga mengibaratkan beban kerja penyuluh seperti anggota DPR yang seringkali diminta menyelesaikan berbagai masalah di luar tugas pokoknya. Oleh karena itu, kehadiran Klinik Pertanian menjadi solusi strategis agar petani memiliki tempat yang tepat untuk berkonsultasi dan mendapatkan edukasi secara menyeluruh.

Selain menjadi pusat edukasi dan layanan, Klinik Pertanian juga diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Tohari menyebutkan bahwa jika terjadi pelanggaran seperti penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), penyuluh bisa memberikan rekomendasi kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Dengan adanya Klinik Pertanian ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap dapat menciptakan transformasi di sektor agribisnis, yang tidak hanya mendorong swasembada pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing petani di pasar lokal maupun global.