Gus Fawait Gandeng Dua BUMN, Sasar Kantong Kemiskinan di Pinggir Hutan Jember

KABAR RAKYAT, JEMBER - Di balik produktifitas perkebunan dan rimbunnya hutan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Jember, terselip realitas pahit yang kontras. Hingga saat ini, sekitar 90.000 kepala keluarga di wilayah tersebut masih terjebak dalam belenggu kemiskinan ekstrem, terkonsentrasi di wilayah perkebenunan dan pinggir hutan.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) mendorong adanya kolaborasi strategis antara dua BUMN, yakni PTPN dan Perum Perhutani. Baginya, keberadaan lahan negara yang luas seharusnya menjadi kunci utama dalam mengurai kemiskinan, bukan justru menjadi saksi bisu bagi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

"Penurunannya (angka kemiskinan) memang ada, tetapi belum menyentuh akar masalah. PR kita masih besar, terutama bagi mereka yang tinggal di pinggir perkebunan dan hutan. Mereka berada di garis depan kekayaan alam kita, namun menjadi yang paling rentan secara ekonomi," ujar Fawait usai forum diskusi di Universitas Jember, Senin (13/4/2026).

Gus Fawait memaparkan bahwa potret kemiskinan ekstrem di wilayahnya sangat memprihatinkan. Ia menggambarkan kelompok ini sebagai masyarakat yang harus berjuang setiap harinya hanya untuk memastikan ada makanan di meja pada hari yang sama.

Untuk mengintervensi hal tersebut, Pemkab Jember kini membidik optimalisasi program perhutanan sosial. Terdapat potensi lahan seluas 36 ribu hingga 38 ribu hektare yang dapat dikelola oleh masyarakat secara legal. Namun, Gus Fawait memberikan catatan tegas, akses tersebut harus jatuh ke tangan yang tepat.

"Supaya tepat sasaran, yang diberi akses adalah masyarakat yang benar-benar berada di desil satu (kemiskinan ekstrem) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kita ingin lahan ini memberikan dampak perut yang nyata bagi mereka," tegasnya.

Langkah ini diakuinya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap visi nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.

Meski mengklaim penurunan angka kemiskinan di Jember adalah yang tercepat di kawasan Tapal Kuda, Gus Fawait mengaku tidak akan puas selama koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal.

Ia pun meminta Kementerian Kehutanan dan pihak Perhutani untuk lebih intens melibatkan pemerintah daerah dalam penggunaan data lapangan.

"Pemkab harus dilibatkan agar intervensinya tepat. Tanpa sinkronisasi data yang kuat, kita berisiko salah diagnosis. Kita tidak hanya ingin memberi bantuan, kita ingin mengubah nasib warga di sabuk hijau Jember secara permanen," pungkasnya.