Lamongan Kebut Sinkronisasi Usulan RKPD 2027, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
Pemerintah Kabupaten Lamongan mempercepat sinkronisasi ribuan usulan Musrenbang RKPD 2027. Fokus diarahkan pada pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan bergerak cepat menyinkronkan usulan pembangunan pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa tahapan pasca-Musrenbang difokuskan pada penyelarasan usulan dengan tema pembangunan daerah.
Tema tersebut yakni percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan penguatan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.
“Musrenbang hari ini menjadi titik temu untuk memastikan setiap rencana benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Yuhronur, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya rencana, melainkan dari realisasi yang dirasakan masyarakat.
“Yang diingat bukan seberapa banyak yang direncanakan, tapi seberapa nyata yang dapat diwujudkan,” tegasnya.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam menyempurnakan arah pembangunan Lamongan ke depan.
Pasca-Musrenbang, Pemkab Lamongan akan memvalidasi pelaksanaan sembilan agenda pembangunan prioritas dalam RKPD 2027.
Agenda tersebut meliputi mitigasi bencana seperti pengendalian banjir dan kekeringan, serta peningkatan infrastruktur jalan melalui Program Jamula.
Selain itu, penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan transformasi digital juga menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada penguatan ketahanan energi, lingkungan hidup, dan penataan kawasan perkotaan.
Langkah strategis ini ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lamongan hingga mencapai 5,43 persen pada tahun 2027.
Kepala Bapperida Lamongan, Sujarwo, menjelaskan bahwa proses saat ini memasuki tahap finalisasi usulan yang telah disaring melalui sistem.
“Dari total 8.293 usulan masyarakat di SIPD-RI, telah dikerucutkan menjadi 2.276 usulan yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Ia menambahkan, usulan pokok pikiran (pokir) yang masuk sebanyak 3.077, dengan 1.650 usulan dinyatakan layak dan terverifikasi.
Seluruh usulan tersebut akan disusun dalam dokumen rencana kerja yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.
Penulis : Yoga
What's Your Reaction?
