Paripurna DPRD, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

KABAR RAKYAT - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna dewan, Rabu (16/07/2025) kemarin.

Rapat paripurna DPRD Banyuwangi dalam rangka penyampaian nota pengantar KUA-PPAS Tahun 2026 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono didamping Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto yang diikuti anggota DPRD lintas fraksi. Hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, Pj Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, Asisten Bupati, M Yanuar Bramuda, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Dalam penyampaian nota pengantar KUA PPAS APBD tahun 2026 Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa APBD tahun 2026 merupakan tahun kedua dan tahun krusial dalam implementasi RPJMD tahun 2025-2029. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut.

“ Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), “ ucap Bupati Ipuk dihadapan rapat paripurna.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dinamika yang begitu masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi makro nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2026 diproyeksi pada kisaran 5 persen. indeks pembangunan manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 75,38. indeks kesejahteraan sosial diproyeksikan sebesar 0,62. persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 5,59 persen dan indeks reformasi birokrasi sebesar 95.

“ Pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. upaya peningkatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel , “ ucapnya.

” Adapun tema pembangunan tahun 2026 yaitu: ”mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif untuk menurunkan kemiskinan” , ” ucap Bupati Ipuk Fiestiandani.

Selanjutnya beberapa poin penting dalam rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 diantaranya salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), dimana dalam kondisi global yang sangat bergejolak pada tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat, sehingga terdapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Target pendapatan daerah sebesar Rp. 2,558 trilyun atau turun 26,34 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp. 3,473 trilyun. Penyesuaian pendapatan ini dari komponen,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan menjadi Rp. 750,884 dari APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 702,3 milyar. Pendapatan transfer turun menjadi Rp.1,757 trilyun  atau turun 35,39 persen dari APBD tahun 2025 sebesar Rp. 2,719 trilyun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 2,10 persen, dari APBD tahun 2025 sebesar Rp. 51,248 milyar menjadi Rp. 50,170 milyar.

” Total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 2,535 trilyun, mengalami penurunan sebesar 25,56 persen dari belanja daerah pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 3,406 trilyun , ” ucap Bupati Ipuk Fiestiandani.

Jumlah pembiayaan netto pada APBD tahun 2026 diperkirakan minus Rp. 22,401 milyar dari minus Rp. 66,519 milyar pada APBD tahun 2025. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2026 sebesar Rp. 22,369 milyar yang merupakan estimasi SILPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2026 sebesar Rp. 44,771 milyar.

” Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang akan kita hasilkan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi, ”pungkasnya mengakhiri penyampaian nota pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026.***