Ratusan Siswa Gagal Masuk SMAN I Giri, Komisi IV DPRD Banyuwangi Panggil Cabdin Pendidikan Minta Penjelasan Resmi dan Solusi

KABAR RAKYAT - Komisi IV DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja dengan mengundanghadirkan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Banyuwangi dan Kepala SMA Negeri I Giri menyusul kegagalan 120 siswa di sekolah negeri akibat dugaan kesalahan sistem.

Ketua Komisi IV, Patemo mengatakan, papat kerja ini dilakukan dalam rangka meminta penjelasan secara resmi dari dinas terkait atas kesalahan sistem yang terjadi sehingga 120 siswa yang semula dinyatakan lulus ternyata tidak lulus. Hal ini tentu mencederai harapan mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri favorit.

” Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut masa depan pendidikan anak—anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik , ” ucap politisi PDI Perjuangan ini, Senin (7/07/2025)

Patemo menjelaskan, dari penjelasan yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur di Banyuwangi bahwa persoalan ini diawali dengan adanya notifikasi yang diterima orang tua siswa jika anak—anak mereka dinyatakan lolos melalui kuota pemenuhan pagu.

” Jalur pemenuhan kuota itu sebenarnya hanya tersedia tiga kursi, karena sistem mengalami trouble yang muncul sebanyak 123 siswa, sehingga mereka ditolak sekolah ketika melakukan daftar ulang kelulusannya , ” ungkap Patemo.

Harapan Komisi IV DPRD Banyuwangi, lanjut Patemo, ada solusi terbaik atau kebijakan khusus terhadap 120 siswa yang dinyatakan lulus namun ditolak pihak sekolah karena adanya kesalahan sistem SPMB yang terjadi.

” Kita berharap, ada solusi dan kebijakan terbaik bagi anak-anak yang terkena lemahnya sistem SPMB ini, dari keterangan Cabdin Pendidikan sebanyak 62 siswa telah difasilitasi dan mendapatkan sekolah yang diinginkan , ” jelasnya.

Selanjutnya, Komisi IV masih akan menunggu hasil koordinasi Kepala Cabdin Pendidikan Jatim di Banyuwangi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, apakah mereka akan disalurkan ke SMA Negeri lainnya yang masih memiliki kuota atau ke SMA/SMK swasta yang bekerja Pemprov Jatim dalam memberikan beasiswa.

” Untuk solusi persoalan ini, kita tunggu hasil koordinasi Kacabdin Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ” ucapnya.

Patemo menambahkan bahwa secara priibadi akan mendorong koleganya di DPRD Provinsi Jawa Timur maupun DPR RI mengusulkan agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.

” Pengembalian kewenangan ke kabupaten/kota harapanya dapat mempermudah koordinasi dan penyelesaian masalah, karena dinas pendidikan kabupaten/kota akan menjadi satu pintu dalam pengelolaan SMA/SMK , ” ungkap Patemo.

Dengan pengelolaan yang lebih dekat, masalah seperti infrastruktur, sistem penerimaan siswa baru (SPMB), dan standar pelayanan minimum (SPM) dapat diselesaikan lebih cepat. ***