Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono Sampaikan Nota Pengantar Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

KABAR RAKYAT - Bupati Banyuwangi melalui Wakil Bupati Mujiono sampaikan nota pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( Perubahan KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna dewan, Rabu (28/05/2025) lalu.

Rapat paripurna DPRD Banyuwangi dalam rangka penyampaian nota pengantar Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah diikuti anggota DPRD lintas fraksi. Hadir Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, Pj Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo, Asisten Bupati, M Yanuar Bramuda, jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Dalam penyampaian nota pengantar, Wabup Mujiono menyampaikan, tantangan yang akan kita hadapi pada masa mendatang semakin berat. perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat menciptakan kompleksitas yang cukup ekstrim dalam beberapa tahun ke depan.

” Ada beberapa tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian nasional serta global ke depan. kami percaya dan yakin, berkat sinergi, kolaborasi dan dukungan yang kuat dari dprd, berbagai langkah konkret yang sudah dan akan terus dilakukan untuk peningkatan ekonomi daerah dapat diimplementasikan secara cepat dan efektif, ” ucap Wabup Mujiono dihadapan rapat paripurna.

Pada level perekonomian nasional, terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berdampak investor cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modal, sehingga berpotensi menghambat investasi di sektor infrastruktur, pariwisata, dan industri lokal.

Kemudian APBN mengalami defisit mencapai Rp..104,2 triliun per akhir Maret 2025, atau setara 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun defisit saat ini masih dalam batas yang direncanakan, banyak pihak menyoroti penurunan penerimaan pajak dan peningkatan rasio utang sebagai indikator yang perlu diwaspadai, khususnya sebagai sinyal bahwa tahun fiskal 2025 tidak bisa disikapi dengan biasa.

Menteri keuangan indonesia juga menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia berubah dari yang awalnya 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Hal tersebut tentunya berdampak bagi perekonomian daerah, pendapatan negara menurun, PAD stagnan, dana transfer dikurangi, dan pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran, sementara di sisi lain  kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

” Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak bapak ibu  semua untuk menyamakan pandangan dan menyatukan langkah, serta turut serta menggerakkan pembangunan, di tengah kondisi yang serba tidak pasti ini, ” ajak Wabup Mujiono.

Selanjutnya di tengah situasi ketidakpastian perekonomian global, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya untuk memajukan ekonomi daerah melalui penguatan kerja sama untuk menarik investasi, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan, meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan hidup.

Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan program prioritas yang akan dikerjakan yakni prioritas utama, prioritas wajib dan prioritas pengungkit. program prioritas wajib berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan program prioritas pengungkit dilakukan penguatan di sektor unggulan rakyat seperti pertanian, perikanan, pariwisata, umkm dan ekonomi kreatif. selanjutnya juga akan dilakukan pemerataan infrastruktur dasar, sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup serta digitalisasi layanan publik.

Melalui beragam program tersebut, diharapkan capaian indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan, diantaranya pertumbuhan ekonomi menjadi 4,90 persen dari 4,68 persen pada tahun 2024. Kemudian angka kemiskinan dari 6,54 persen menjadi 6,09 persen. lalu indeks pembangunan manusia dari 74,30 persen menjadi 74,89 persen. hingga tingkat pengangguran terbuka dari 4,03 persen menjadi 3,95 persen.

” Rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang dinamis, serta sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ” ucapnya.

Wabup Mujiono menjelaskan,pada rancangan Perubahan KUA-PPAS , terdapat penyesuaian pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 3,414 trilyun atau berkurang sebesar Rp. 58,8 milyar dari APBD Induk sebesar Rp.  3,473 trilyun.

Penyesuaian pendapatan ini dari komponen, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 727,3 milyar dari APBD Induk sebesar Rp. 702,3 milyar atau mengalami peningkatan sebesar Rp.25 miliar.

Pendapatan transfer mengalami perubahan yakni berkurang menjadi Rp. 2,635 trilyun 635 milyar atau berkurang Rp. 83,8 milyar dari APBD Induk sebesar Rp. 2,719 trilyun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan dari APBD Induk yaitu tetap sebesar Rp. 51,2 milyar.

” Total belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi Rp. 3,873 trilyun meningkat sebesar Rp. 466,9 milyar dari APBD Induk sebesar Rp. 3,406 trilyun dan jumlah pembiayaan netto pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi Rp. 459,2 milyar , ” jelasnya.

” Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman dalam pembahasannya dan apa yang akan kita hasilkan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi, ” pungkas Wabup Mujiono mengakhiri penyampaian nota pengantar Perubahan KUA-PPAS tahun Anggaran 2025.

Usai dibacakannya nota pengantar Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.***