Capaian Pendapatan RSUD Situbondo Belum Sesuai Target, RS Besuki Paling Unggul

SITUBONDO— Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo menyoroti capaian pendapatan tiga rumah sakit milik daerah (plat merah) yang hingga Oktober 2025 belum ada yang mencapai target. 

Dari tiga rumah sakit tersebut, RSUD Besuki mencatat realisasi pendapatan tertinggi dengan capaian 88 persen atau senilai Rp22 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Faisol, menyampaikan hal itu usai memimpin rapat dengar pendapat (hearing) bersama tiga direktur rumah sakit daerah di ruang rapat DPRD, Kamis (9/10/2025). Hearing tersebut membahas progres realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan serta perencanaan program 2026.

“Dalam rapat kemarin, Direktur RSUD Besuki menyampaikan pendapatan rumah sakit sudah mencapai 88 persen atau sekitar Rp22 miliar. Itu menjadi capaian tertinggi dibanding dua rumah sakit lainnya,” ujar Faisol kepada wartawan di Situbondo.

Menurut Faisol, realisasi pendapatan RSUD Besuki menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah tantangan operasional yang dihadapi rumah sakit daerah. Namun, dua RSUD lainnya masih perlu bekerja lebih keras untuk menuntaskan target hingga akhir tahun.

Ia merinci, RSUD Asembagus hingga saat ini telah membukukan pendapatan sebesar Rp17 miliar, atau sekitar 75 persen dari target Rp24 miliar. Sementara RSUD dr. Abdur Rahem yang berlokasi di pusat kota Situbondo mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp63 miliar dari target Rp79 miliar, juga sekitar 75 persen.

“Ketiga rumah sakit ini masih di bawah target yang ditetapkan, tapi para direktur optimistis bisa menuntaskan capaian pendapatan hingga akhir Desember nanti,” jelas Faisol.

Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Situbondo menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga pelayanan publik, termasuk rumah sakit daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, pembahasan realisasi pendapatan dan efisiensi anggaran menjadi perhatian serius dewan.

Hearing tersebut juga menjadi momentum bagi DPRD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tiga rumah sakit tersebut. Komisi IV ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dikembalikan dalam bentuk layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

“Selain membahas progres realisasi pendapatan, kami juga ingin mengetahui arah program kerja dan perencanaan tahun 2026. Ini penting karena sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah,” kata Faisol menambahkan.

Ia menilai, dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang ketat, kinerja rumah sakit daerah di Situbondo harus semakin membaik, baik dari sisi pelayanan, fasilitas, maupun manajemen keuangan.

Komisi IV, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan capaian pendapatan hingga akhir tahun. Bila diperlukan, dewan akan mendorong langkah-langkah strategis agar target pendapatan dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada pasien.

“Pemerintah daerah dan pihak rumah sakit perlu bersinergi menjaga stabilitas pendapatan, terutama dari layanan BPJS dan pasien umum. Sebab pendapatan yang stabil akan berdampak langsung pada peningkatan layanan masyarakat,” ujarnya.

Dengan capaian sementara yang masih di bawah target, Komisi IV berharap seluruh direktur rumah sakit dapat memaksimalkan sisa waktu dua bulan terakhir tahun ini. Evaluasi lanjutan akan dilakukan pada awal 2026 untuk menilai sejauh mana efektivitas manajemen keuangan rumah sakit plat merah di Situbondo.

Penulis: Khairul