Ijen Geopark Bondowoso Dikritik, Kades Kalianyar : Delapan Titik Wisata Tak Berdampak

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO - Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Muhammad Fauzi, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Subut Ijen Geopark Bondowoso.

Dalam Talkshow JMSI Bondowoso, Fauzi menyebut keberadaan geopark tersebut sama sekali belum memberi manfaat nyata bagi desanya.

Berbicara di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bondowoso saat Talkshow JMSI, Jumat (6/2/2026), Fauzi yang juga menjabat sebagai Kades Peduli Wisata mengaku sakit hati dengan anggapan bahwa pemerintah desa dianggap tak mampu berbuat apa-apa dalam pengembangan wisata.

“Saya sebagai pemerintahan paling bawah merasa sakit hati ketika ada anggapan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur saja, memang kami tidak pernah mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten,” kata Fauzi.

Dia menegaskan, pengelolaan Ijen Geopark tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

Menurutnya, persoalan geopark harus ditangani lintas sektor dengan sinergi antarlembaga.

“Secara kedinasan saya melihat OPD itu seperti saling sikut-sikutan, tidak kompak. Seolah-olah ini hanya proyeknya Disparpora,” ujarnya.

Fauzi menyebut mustahil jika satu dinas mengelola geopark seluas dan sekompleks Ijen. Ia bahkan menyatakan ingin aspirasinya didengar langsung oleh Bupati Bondowoso dan Ketua DPRD.

Dia juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran delapan titik Ijen Geopark berada di wilayah Desa Kalianyar, namun tidak memberikan dampak ekonomi maupun sosial bagi masyarakat desa.

“Dari Ijen Geopark yang ada di Bondowoso, delapan titiknya ada di desa saya, tapi tidak bermanfaat apa pun,” tegas Fauzi.

Kritik juga diarahkan kepada Pengelola Harian Ijen Geopark (PHIG). Fauzi menyebut seluruh pengurus PHIG tidak kompeten dan tidak melibatkan satu pun warga Desa Kalianyar.

“Seharusnya ada perwakilan desa kami. Kami yang paling tahu kondisi lapangan, tapi tidak ada satu pun pengurus dari Kalianyar,” katanya.

Dia mengaku selama ini hanya dimintai laporan melalui telepon tanpa kehadiran langsung pengelola di lapangan. Bahkan untuk persoalan sederhana, pengelola tak pernah turun langsung.

Terkait penutupan kawasan Kalipahit yang sempat menuai kritik publik, Fauzi menegaskan kawasan tersebut merupakan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang fungsinya untuk konservasi, bukan wisata massal.

“Yang salah itu pengunjungnya. Kawasan BKSDA itu untuk konservasi, bukan wisata. Kami sudah pasang plang larangan berkali-kali, tapi selalu dirusak,” jelasnya.

Fauzi mengaku telah berulang kali mengganti papan larangan dan pagar kawat, namun selalu roboh akibat tingginya kunjungan ilegal. Ia berharap ada solusi konkret agar kawasan tersebut dapat dikelola secara legal dan berkelanjutan.

Dia bahkan menyebut telah mengajukan izin pengelolaan wisata Kalipahit selama satu tahun terakhir, namun tak pernah mendapat respons.

“Apa karena saya ini bagian terkecil dari pemerintah, jadi tidak pernah direspons?” ucapnya dengan nada kecewa.

Sorotan juga diarahkan pada aktivitas Jeep Adventure di kawasan Kawah Wurung. Fauzi mengaku lebih memilih kawasan itu ditanami alpukat daripada dilalui kendaraan wisata.

“Jeep itu untungnya hanya untuk perorangan. Jalannya rusak, yang disalahkan kepala desa. Saya tidak pernah dapat apa-apa,” katanya.

Menurut Fauzi, secara aturan kawasan tersebut masih berada dalam pengelolaan Perhutani yang mewajibkan penghijauan. Ia menilai aktivitas jeep justru merusak alam dan membebani desa.

Dia berharap kritik dan keluhannya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kebijakan agar pengelolaan Ijen Geopark benar-benar berpihak pada desa, lingkungan, dan masyarakat lokal.