Pertumbuhan Kredit Melambat, OJK Jember Dorong Perbankan Sekarkijang Tingkatkan Penyaluran Kredit produktif

KABAR RAKYAT, MALANG - Pertumbuhan penyaluran kredit Perbankan di wilayah Sekar kijang diantaranya Kabupaten Jember, Banyuwangi,Situbondo, Bondowoso dan Lumajang per 31 Juli 2025 sedikit mengalami perlambatan.

Otoritas Jasa keuangan Jember mendorong bank untuk meningkatkan kredit produktif seiring kebijakan Kementerian Keuangan yang mengucurkan dana pemerintah sebesar Rp. 200 triliun ke bank nasional.

Dalam paparannya Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan,Edukasi,Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK jember, Inggita Mawarsih Puspitasari menyampaikan,Otoritas Jasa Keuangan mencatat  pertumbuhan kredit Perbankan di wilayah Sekar Kijang sedikit mengalami penurunan di angka 0,71% per 31 Juli 2025.

Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank umum terpantau meningkat meningkat 3,11% atau Rp. 39,466 triliun pada Juli 2024 menjadi Rp. 42,606 triliun di Juli 2025.

” Penurunan kredit ini otomatis berdampak pada pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK artinya banyak uang yang ngendon di Perbankan kita yang memang belum tersalurkan , ” ucap Inggita Mawarsih Puspitasari saat paparan pada kegiatan Media Gathering pada Kamis (18/09/2025) di Malang.

Namun demikian secara umum kinerja Perbankan Sekarkijang masih menunjukkan pertumbuhan yang solid meskipun dibawah nasional. Dan kabupaten Jember masih menjadi wilayah dengan penyaluran kredit bank umum tertinggi diantara daerah lain yang menjadi wilayah kerja OJK Jember.

” Penyaluran kredit Jember dibanding daerah lain Sekarkijang lebih besar dibandingkan Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo maupun Lumajang dengan NPL yang tetap terjaga diangka 3,89 , ” ungkapnya.

Mayoritas kredit disalurkan ke sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran. Untuk kategori usaha,kredit disalurkan pada sektor UMKM dengan prosentase sebesar 52,43 %.

Selanjutnya untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Sekarkijang, Kabupaten Jember, Banyuwangi dan Situbondo mengalami kenaikan. Sedangkan Kabupaten Bondowoso dan Lumajang ada penurunan.

Berdasarkan data OJK, Penyaluran KUR di Kabupaten Jember naik sebesar 1,1% atau setara Rp. 6,022 triliun (yoy), Banyuwangi naik 4,14 % atau setara dengan Rp. 4,456 triliun (yoy).

” Teman-teman bisa melihat infografis, penyaluran KUR di Bondowoso dan Lumajang turunnya cukup tajam dikisaran 12 % hingga 21 % , ” jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember juga mencatat bahwa kinerja penyaluran kredit BPR/BPRS di Sekarkijang per 31 Juli 2025 juga mengalami sedikit penurunan dengan total aset Rp. 1,86 triliun (turun 1,45 %), dana pihak ketiga Rp1,96 triliun (tumbuh 5,78 %), dengan penyaluran kredit BPR/BPRS kepada perdagangan besar dan eceran mencapai 26,79% persen dari total kredit (24,89 % usaha pertanian,perburuhan dan kehutanan, 6,22 % usaha jasa konstruksi, dan 19,58 % usaha lainnya).

Untuk kinerja pasar modal di wilayah Sekarkijang sampai dengan 31 Juli 2025, Single Investor Identification (SID) mengalami peningkatan sebesar 12,23 % atau setara dengan 263.320 orang.

Hal tersebut mencerminkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan pada Sekarkijang berjalan dengan baik. Jumlah investor di Kabupaten Jember tertinggi pertama sebanyak 109,8 ribu diikuti Kabupaten Banyuwangi sebesar 65,8 ribu,Bondowoso 35,5 ribu, Lumajang 32,0 ribu dan yang terkecil Kabupaten Sitobondo sebanyak 20,3 ribu.

Sementara Kepala OJK Jember, Muhammad Mufid mengatakan,untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Sekarkijang diselenggarakan melalui koordinasi bersama dengan membentuk wadah kemitraan terpadu yakni TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Darah).

” TPAKD bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga jasa keuangan (LJK) dalam menunjang perekonomian daerah melalui pengembangan komoditas unggulan sehingga mendukung pengembangan ekonomi daerah salah satunya ketersediaan akses keuangan yang seluas luasnya bagi masyarakat , ” jelasnya.

Kemudian membuka sarana edukasi untuk meningkatkan literasi sehingga mampu menunjang pemanfaatan akses keuangan secara maksimal yang dikalaborasikan dengan program pemerintah daerah.

Membentuk ekosistem keuangan di Pondok Pesantren sehingga mampu menjadikan Ponpes sebagai lembaga pendidikan yang mandiri secara ekonomi dan mampu memberdayakan lingkungan Ponpes sebagai pilot project.

” Pemberdayaan desa binaan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) melalui One PUJK One Village dengan memperhatikan komoditas unggulan masing-masing daerah, ” jelasnya.

Mendorong adanya pemerataan akses keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat di wilayah pedesaan melalui ekosistem keuangan inklusif yang juga memperhatikan komoditas unggulan masing-masing daerah.

” Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya produk-produk di pasar modal dengan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu atau SEPMT , ” ucapnya.***