Dilema Guru, Jadi Pusat Keluhan dan Pertanyaan Masyarakat Terkait Menu MBG

KABAR RAKYAT, JEMBER - Sejumlah guru mengaku dilema dengan sistem dan mekanisme pembagian makanan gizi gratis yang digelontorkan kepada sekolah.

Bagaimana tidak, guru yang semestinya fokus berfikir bagaimana kegiatan belajar mengajar, mau tidak mau harus terlibat langsung membantu mendistribusikan kepada muridnya.

Bahkan, yang ditunjuk menjadi Person In Charge (PIC) penanggungjawab penuh yang ditunjuk adalah guru di setiap sekolah yang seharusnya fokus mengajar.

"Kami mendukung program MBG ini. Sangat mendukung. Tetapi tolong sekolah jangan dijadikan tempat keluhan dan kritik terkait kualitas MBGnya," kata salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya.

Tidak jarang, para guru diprotes oleh wali murid terkait pemenuhan gizi yang dinilai kurang ideal versi mereka.

"Bagaimana kami menjelaskan kepada mereka. Kami disini ditugaskan untuk ngajar dan masalah gizi bukan disiplin ilmu kami. Jawab salah, tidak dijawab salah," katanya.

Maka dari itu, dirinya meminta setiap dapur SPPG bisa mencantumkan nomor centre jika ada keluhan dan alergi terhadap makanan bisa diantisipasi dan ditanggapi langsung.

"Sekolah sudah berupaya maksimal membantu. Tetapi, kami jangan dijadikan tameng untuk menghadapi keluhan wali siswa. Tugas kami juga berat, mencerdaskan kehidupan bangsa," keluhnya.

Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember,  Moh. Abror Budianto mengaku mendapatkan banyak aduan dari guru terkait kondisi itu.

Katanya, keluhan itu kebanyakan guru menjadi sasaran kemarahan wali siswa dan meminta menu yang sesuai.

Intinya, kata Abror, luapan dan usulan wali murid tidak ada yang menjawab. Ditambah, pihak SPPG tidak bisa menjawab langsung keluhan itu.

"Guru di SK untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan disuruh berfikir makanan dan guru tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait gizi," lugas Abror.

Maka dari itu, pihaknya mendorong dapur SPPG untuk membuatkan media centre memberikan pengumuman dan menampung apa yang menjadi keluhan.

"Jangan salahkan wali siswa, jika keluhan itu tertumpah ke media sosial. Jika pihak penanggungjawab SPPG belum memberikan wadah kritik. Sekolah hanya penerima manfaat bukan penanggungjawab program," sebutnya.

Sebagai organisasi guru, PGRI merasa perlu untuk ikut angkat suara karena menyangkut reputasi dan kenyamanan guru saat mengajar.

"Guru siap membantu. Tetapi, guru jangan dihadapkan pada resiko. Karena tugas pokok kami adalah mengajar itu yang harus digaris bawahi tebal," tutupnya.