Diskusi Publik di Rumah Aspirasi STD Bondowoso, Tegaskan Pancasila Harus Pandu Kebijakan Publik

BONDOWOSO – Momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni dimanfaatkan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita "Se-Tretanan Dhibik (STD) Bondowoso" untuk menggelar diskusi publik bertajuk "Refleksi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Public Policy Dewasa Ini", Senin (1/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Bondowoso, menghadirkan berbagai elemen masyarakat untuk berdiskusi mengenai posisi Pancasila di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan, kritik, dan refleksi mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih menjadi rujukan dalam setiap kebijakan yang lahir dari negara.

Koordinator Rumah Aspirasi STD Bondowoso, Dedy Faizal Ali, mengatakan bahwa diskusi tersebut merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini sengaja difokuskan pada hubungan antara Pancasila dan kebijakan publik karena masih banyak kebijakan yang dinilai perlu diuji relevansinya terhadap nilai-nilai dasar bangsa.

Melalui budaya literasi dan budaya diskusi, pihaknya ingin membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir dalam melihat berbagai persoalan kebangsaan.

"Diskusi memperingati Hari Lahir Pancasila adalah agenda rutin yang setiap tahun kita laksanakan. Khusus tahun ini kami mengangkat tema tentang bagaimana Pancasila harus menjadi pedoman dan pandu bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, karena kami memiliki komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai penyaring utama dalam setiap perumusan kebijakan publik," kata Dedy.

Ia menilai, Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai simbol kenegaraan atau jargon seremonial yang diulang setiap tahun.

Lebih dari itu, menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila harus benar-benar hadir dalam setiap keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga pemantik dari latar belakang yang berbeda, yakni aktivis pemuda Yudha Dwi Prasetyo, peneliti dan aktivis sosial Wahyu Prasetya, serta penulis sekaligus pemerhati kebijakan publik Andryzha Caprio.

Ketiganya memberikan pandangan kritis mengenai posisi Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang saat ini.

Pemantik pertama, Yudha Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang harus dibumikan dalam tindakan nyata masyarakat maupun dalam kebijakan negara.

Menurutnya, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga falsafah dan arah kehidupan bangsa Indonesia.

Karena itu, setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus memiliki orientasi yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

“Pancasila adalah dasar negara, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa atau way of life. Oleh karenanya kebijakan negara yang dilahirkan pemerintah harus memiliki orientasi penuh dan tidak melenceng dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Wahyu Prasetya yang menjadi pemantik kedua dalam forum tersebut.

Ia menilai Pancasila harus diposisikan sebagai kompas moral sekaligus fondasi hukum dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Menurut Wahyu, kebijakan publik tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek maupun pencitraan pemerintah semata.

Kebijakan yang baik, kata dia, harus mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

"Kebijakan yang baik tidak boleh hanya sekadar menjaga citra pemerintah, namun harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat seperti cita-cita Pancasila. Jika sebuah regulasi kehilangan nilai Pancasila, risikonya adalah lahirnya kebijakan yang mengabaikan harkat manusia dan memicu ketimpangan sosial," kata Wahyu.

Sementara itu, pemantik ketiga, Andryzha Caprio, mengibaratkan Pancasila sebagai pondasi utama bangunan negara Indonesia.

Menurutnya, ketika sebuah kebijakan mulai menjauh dari nilai-nilai Pancasila dan lebih berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu dibanding rakyat banyak, maka fondasi kebangsaan akan mulai mengalami keretakan.

Ia menegaskan bahwa menjaga Pancasila dalam setiap kebijakan merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap berada pada jalur yang benar.

"Pancasila adalah pondasi beton negara ini. Ketika sebuah kebijakan mulai keluar dari jalurnya maka kestabilan bangsa akan goyah. Memasukkan nilai Pancasila dalam kebijakan adalah cara kita memastikan Indonesia tetap berada di rel yang benar," tegasnya.

Terselenggaranya kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita.

Menurut Sonny, diskusi semacam itu penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan negara.

Ia menilai, penguatan ideologi Pancasila harus terus dilakukan agar kebijakan yang lahir tidak hanya didasarkan pada hitungan politik dan ekonomi semata.

Lebih dari itu, kebijakan publik harus tetap memiliki dimensi kemanusiaan dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Sonny menegaskan bahwa ruang-ruang diskusi publik menjadi sarana penting untuk mengawal setiap rancangan kebijakan agar tetap sejalan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Forum diskusi semacam ini menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan semua orang untuk mengawal setiap rancangan peraturan dan kebijakan, memastikan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Sonny juga mengingatkan agar Pancasila tidak hanya dijadikan pelengkap formal dalam setiap produk regulasi yang dibuat negara.

Ia menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dokumen hidup yang tidak hanya dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga dikawal bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Sebab Pancasila jangan hanya dijadikan kosmetik politik di pembuka draf undang-undang. Dia harus menjadi living document yang dirumuskan pemerintah dan dikawal oleh rakyat," pungkasnya.