UMKM Lumpuh dan Pembangunan Mandek, Warga Desa Padasan Jadi Korban Persoalan Pemdes

BONDOWOSO– Persoalan berkepanjangan di tubuh Pemerintah Desa (Pemdes) Padasan, Kecamatan Pujer, telah membawa dampak serius bagi masyarakat.

Tak hanya memicu ketidakpastian kepemimpinan, polemik ini menyebabkan terhentinya penyaluran Dana Desa (DD) 2025, sehingga membuat roda perekonomian desa nyaris lumpuh.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pekan ini, sejumlah tokoh masyarakat mengungkapkan kondisi desa yang semakin tidak terkendali. 

“Desa kami sudah amburadul. Tidak ada kejelasan perangkat, tanah kas desa tidak dikelola dengan baik, dan aset desa pun tak jelas jumlahnya,” ujar Karsono, salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam forum tersebut, Jum'at (25/7/2025).

Akibat kekacauan birokrasi ini, program-program pembangunan yang seharusnya dinikmati warga, kini terbengkalai. Sejumlah UMKM lokal yang selama ini menggantungkan harapan pada dukungan dana desa, terpaksa gulung tikar.

Infrastruktur yang sebelumnya direncanakan, seperti jalan desa dan saluran irigasi, kini tidak ada.

Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Lukman Zafata, mengakui dampak besar dari konflik ini. Ia menyebut bahwa penyaluran dana desa yang macet menjadi "catatan merah" bagi instansinya. 

“Ini pertama kalinya terjadi. Kami kecolongan dan langsung lakukan evaluasi,” katanya.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Bondowoso telah memberhentikan sementara kepala desa sejak Juni 2025, dan Bupati telah mendisposisikan pemberhentian definitif per Juli. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, seorang ASN ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa.

Dari sisi pengawasan anggaran, DPRD Bondowoso menyoroti tidak berjalannya sinergi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan dan pengesahan APBDes.

“Kegagalan perencanaan APBDes berimbas langsung ke masyarakat. Ini pelajaran penting agar pengawasan diperkuat,” kata Ahmad Mansur, anggota Komisi IV DPRD.

Kini, Pemkab bersama DPRD tengah merancang pemulihan secara bertahap. DPMD berkomitmen melakukan pendampingan intensif terhadap Pj Kades dan BPD untuk memastikan tata kelola pemerintahan kembali berjalan dan dana desa bisa segera disalurkan.

Sementara itu, warga berharap konflik segera berakhir dan pelayanan publik kembali normal. “Kami hanya ingin hidup tenang, jalan diperbaiki, UMKM bisa bangkit lagi,” ujar Suparmi, warga setempat yang kehilangan mata pencaharian akibat macetnya bantuan desa.