Gerindra Soroti Ketimpangan Infrastruktur Bangkalan, Wilayah Selatan Dinilai Dianaktirikan

BANGKALAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bangkalan kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Kali ini, sorotan diarahkan pada nota jawaban Bupati atas LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum menjawab persoalan ketimpangan infrastruktur, khususnya di wilayah selatan.

Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Gerindra, Robi Ismail, mengatakan sejak awal pihaknya telah mengingatkan adanya ketimpangan pembangunan yang cukup mencolok antarwilayah di Kabupaten Bangkalan.

“Dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra, kami sudah menyoroti ketimpangan infrastruktur di wilayah selatan. Kami menilai Bupati belum melakukan pemerataan anggaran secara adil,” ujarnya.

Menurut Robi, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang direalisasikan, tetapi juga sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai prinsip keadilan dalam pembangunan belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Pembangunan yang baik itu bukan sekadar banyak, tetapi harus merata. Itu yang kami tekankan,” imbuhnya.

Dalam nota jawaban yang disampaikan, Bupati mengakui adanya ketimpangan pembangunan tersebut. Pemerintah daerah disebut telah melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur di wilayah selatan dan merencanakan perbaikan pada 2026, termasuk ruas jalan Kamal–Labang, Labang–Kwanyar, serta Kwanyar–Modung.

Namun, Robi menilai langkah tersebut belum cukup konkret untuk menjawab tuntutan pemerataan pembangunan. Ia mengkritisi skema pembiayaan yang dinilai masih terlalu bergantung pada bantuan anggaran pemerintah provinsi maupun pusat.

“Jika hanya mengandalkan APBD provinsi dan APBN, itu bukan solusi utama. Harus ada komitmen nyata dari APBD kabupaten sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti realisasi pembangunan infrastruktur sepanjang 2025 yang disebut lebih banyak difokuskan di wilayah utara, seperti Teramok, Katol Timur, Banyusangka, Dupok hingga Arosbaya. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Bangkalan.

Karena itu, Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera menyusun skema pembangunan yang lebih adil, proporsional, merata, dan berkelanjutan.

“Kami meminta komitmen Bupati agar dalam APBD 2026, bahkan dalam RPJMD 2025–2029, terdapat skema pemerataan yang jelas. Wilayah selatan harus mendapatkan perhatian yang setara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Robi memastikan pihaknya akan mengawal secara ketat realisasi kebijakan tersebut. Ia berharap pada Perubahan Anggaran (PAK) 2026 mendatang, arah pembangunan yang berpihak pada wilayah selatan sudah mulai terlihat secara nyata.

“Saya akan pantau langsung. Jangan sampai wilayah selatan hanya menjadi janji tanpa realisasi. Harus benar-benar menjadi prioritas,” tandasnya.

Penulis : Luhur Utomo