Kades Ramban Kulon Bondowoso Didemo Warga, Terkait Dana Desa

BONDOWOSO- Puluhan warga Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor desa setempat.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) mereka.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (17/2/2025), warga menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan anggaran desa.

Mereka menyoroti beberapa program desa yang diduga bermasalah, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang belum tersalurkan, pekerjaan fisik yang belum dilaksanakan, serta sejumlah proyek desa yang dinilai tidak jelas.

Setelah warganya melakukan demonstrasi, Kades Ramban Kulon akhirnya menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan anggaran Dana Desa sebesar Rp 352.653.928 ke rekening desa.

Pernyataan ini disampaikan secara terbuka di hadapan warga dan disaksikan oleh aparat kepolisian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Camat Cermee.

Tidak hanya secara lisan, Kades juga menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi komitmen untuk mengembalikan dana tersebut paling lambat pada Rabu, 19 Februari 2025.

Surat itu turut ditandatangani oleh perwakilan warga, BPD, dan Camat Cermee sebagai bentuk pengawasan terhadap realisasi janji tersebut.

"Menyatakan bahwa dana desa yang disilpakan akan dimasukkan ke rekening desa selambat-lambatnya hari Rabu, 19 Februari 2025, dengan nominal Rp 352.653.928. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila saya tidak melaksanakan, saya sanggup diproses hukum," ucap Kades saat membacakan surat pernyataannya di hadapan warga.

Warga yang turut serta dalam aksi menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Kades. 

Mereka menilai bahwa tanpa adanya demonstrasi ini, pengembalian dana desa mungkin tidak akan terjadi. Warga pun mempertanyakan alasan di balik keterlambatan penyaluran dan penggunaan dana desa tersebut.

Salah satu warga, Ramli, menegaskan bahwa masyarakat mendukung pembangunan desa selama dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Namun, jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, warga tidak akan tinggal diam.

"Kami ingin desa ini maju, tapi kalau ada dugaan permainan dalam penggunaan anggaran desa, maka masyarakat wajib mengawasi dan bertindak. Ini terbukti setelah ada aksi baru Kades menyatakan akan mengembalikan uang desa," tegasnya.

Warga juga berharap agar ke depan, pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan lebih baik.

Mereka ingin anggaran benar-benar dialokasikan untuk kepentingan pembangunan desa, baik dalam bentuk proyek fisik maupun program pemberdayaan masyarakat.

"Kami tidak ingin ada alasan dana desa disilpakan lagi. Semua harus direalisasikan dengan baik, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Ramli.

Dengan adanya desakan dari masyarakat dan pengawasan dari berbagai pihak, warga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Mereka meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.