Persoalan di Ijen, Ketua DPRD Bondowoso Tekankan Dialog, Cari Solusi Jalan Tengah

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO– Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan pentingnya dialog mengambil jalan tengan dalam penyelesaian lahan di Ijen.

Menurut Ketua DPRD Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PTP di kawasan Ijen tidak bersifat mutlak dan bisa dibatalkan apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukan. 

“Faktanya, dari 7.800 hektare lahan yang menjadi HGU PTP, tidak semuanya ditanami kopi. Maka sebenarnya BPN bisa membatalkan HGU-nya. Misalkan HGU ini tidak sesuai peruntukan, maka bisa dibatalkan. Ini harus disadari oleh pihak PTP,” tegas Ahmad Dhafir, Selasa (7/10/2025).

Dia menjelaskan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bondowoso hingga kini telah empat kali menggelar rapat membahas persoalan Ijen.

Pemerintah, kata Dhafir, hadir untuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat dan perusahaan agar konflik tidak terus berlarut.

“Forkopimda hadir untuk mencari jalan keluar. Masalah Ijen ini sudah bertahun-tahun, dan tahun ini PTP berencana menanam kopi di lima titik lokasi. Karena tidak bisa diselesaikan sekaligus, maka kita sepakat menyelesaikan satu per satu,” ujarnya.

Alumnus Pondok Pesantren Sidogiri itu juga menekankan bahwa tujuan utama Forkopimda adalah menjaga kondusifitas wilayah serta memastikan masyarakat tetap bisa berusaha dan memperoleh penghidupan.

“Target kita adalah bagaimana masyarakat tenang, bisa berusaha, dan kondisi Bondowoso tetap kondusif. Saya sampaikan ke teman-teman Forkopimda, nggak apa-apa kita capek, yang penting Bondowoso aman dan masyarakat senang,” ungkapnya.

Dhafir menuturkan, Bupati Bondowoso juga telah meminta pihak PTP agar memberi izin masyarakat untuk menanam tanaman hortikultura di beberapa titik yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.

Menurutnya, tanaman hortikultura seperti kentang dan sayuran sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, terlebih sejalan dengan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya sudah menyampaikan ke PTP, tolong beri ruang masyarakat menanam hortikultura. Ini bagian dari ketahanan pangan. Karena hortikultura ini dibutuhkan untuk program MBG. Kentang dan sayuran itu banyak berasal dari Ijen,” ujarnya.

Namun di sisi lain, Ahmad Dhafir juga menegaskan bahwa secara legal formal, kawasan Ijen bukan merupakan tanah milik rakyat.

“Di Ijen itu tidak ada tanah milik rakyat. Semua adalah milik PTP, Perhutani, dan BKSDA. Tapi apakah PTP selalu benar? Tidak juga. Karena tidak semua lahan digunakan sesuai izin HGU-nya,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga perlu memahami bahwa mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut, tetapi mereka memiliki hak untuk memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha secara layak.

“Masyarakat Ijen butuh usaha. Tidak mungkin semua jadi buruh kebun. Ini persoalan perut, maka pemerintah harus mencarikan solusi agar mereka tetap bisa hidup,” imbuhnya.

Dalam rapat terakhir, Forkopimda bersama pihak PTP dan masyarakat telah menyepakati pengelolaan zona satu seluas 14 hektare yang akan digunakan PTP untuk penanaman kopi. Sebagai gantinya, masyarakat akan mendapatkan lahan pengganti dengan luas yang sama.

“Hari ini dilakukan pengecekan lokasi pengganti. Mudah-mudahan clear,” kata Dhafir.

Ia juga menegaskan, Forkopimda tidak berpihak pada perusahaan, melainkan menjadi penengah agar persoalan bisa diselesaikan dengan damai dan adil.

“Salah kalau ada anggapan Forkopimda ini jubirnya PTP. Forkopimda ingin Ijen tetap kondusif. Silakan dibicarakan bersama antara PTP dan masyarakat. Nanti hasil kesepakatan itu akan disaksikan langsung oleh Bupati, saya, Kajari, Dandim, dan Kapolres,” tegasnya.

Dhafir menambahkan, kehadiran anggota DPR RI, Nasim Khan dalam pertemuan tersebut menunjukkan dukungan dari pemerintah pusat.

“Pak Nasim Khan hadir sebagai mitra BUMN. Beliau menyampaikan bahwa memang ada perintah dari Presiden untuk melakukan penertiban, tapi di sisi lain, masyarakat tidak boleh menjadi korban,” terangnya.

Ke depan, Forkopimda akan terus mengawal penyelesaian masalah lahan Ijen secara bertahap, mulai dari zona dua, tiga, hingga seluruh titik terselesaikan.

“Kami tetap tekankan, bicarakan dengan rakyat, kedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan peran BUMN di bidang perkebunan kopi,” jelasnya.

Dengan pendekatan bertahap ini, Forkopimda berharap konflik Ijen segera tuntas tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan perusahaan.

“Yang terpenting Bondowoso tetap kondusif, masyarakat bisa berusaha, dan pemerintah hadir memberi solusi,” tutup Ketua DPRD Bondowoso itu.