MBG Diproyeksikan Putar Rp4 Triliun, Pemkab Jember Perketat Standar SPPG

KABAR RAKYAT, JEMBER - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember diproyeksikan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian daerah. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menaksir perputaran dana program ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp4 triliun per tahun.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan, nilai perputaran dana MBG tersebut hampir menyamai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2026 yang berada di kisaran Rp4,3 triliun. 

Menurutnya, besarnya aliran dana ini menunjukkan potensi ekonomi strategis dari program nasional tersebut.

“Perputaran MBG di Jember kami perkirakan sekitar Rp4 triliun per tahun. Ini hampir setara dengan APBD kita, sehingga dampaknya sangat besar bagi ekonomi daerah,” ujar Fawait saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas MBG bersama SPPG se-Kabupaten Jember secara daring, Senin (2/3/2026) malam.

Ia menjelaskan, dana MBG akan mengalir langsung ke sektor riil, terutama melalui aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Saat ini, terdapat sekitar 270 dapur SPPG yang diproyeksikan mampu menyerap hingga 15 ribu tenaga kerja di berbagai wilayah Jember.

Menurut Fawait, dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja di dapur.

Program ini juga membuka peluang besar bagi petani lokal, pelaku UMKM, serta sektor distribusi bahan pangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.

“Produk petani akan terserap, UMKM ikut tumbuh, dan rantai distribusi pangan bergerak. Inilah efek berganda yang ingin kita hadirkan melalui MBG,” tegasnya.

Meski demikian, Fawait menekankan, besarnya manfaat ekonomi harus diimbangi dengan tata kelola yang disiplin dan pengawasan yang ketat.

Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak mengabaikan aspek keamanan pangan dan standar operasional demi keberlanjutan program.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas MBG, Ahmad Helmi Luqman, mengungkapkan, hasil evaluasi di lapangan masih menemukan sejumlah catatan.

Sekitar 50 dapur SPPG diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Beberapa dapur masih perlu perbaikan, mulai dari kualitas air, infrastruktur dapur, hingga pemenuhan standar penyimpanan sampel makanan,” jelas Helmi.

Ia menegaskan, pengendalian mutu merupakan aspek yang tidak bisa ditawar. 

Satgas MBG daerah, lanjutnya, terus melakukan pengawasan sekaligus mendorong percepatan pembenahan agar seluruh SPPG di Jember memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. (Rok)