Pemerhati Kebijakan di Bondowoso Minta Publik Tak Panic Buying

KABAR RAKYAT,BONDOWOSO – Pernyataan pemerintah mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang aman untuk 21 hari ke depan menuai berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Pemerhati kebijakan publik, Hermanto Rahman, menilai informasi tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kepanikan.

Menurut Hermanto, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait stok BBM aman selama 21 hari bukan berarti pasokan akan habis setelah batas waktu tersebut.

“Pernyataan stok BBM aman 21 hari ke depan bukan berarti tanggal 25 nanti BBM habis total. Ini harus dipahami dengan benar oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai cadangan operasional BBM telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak.

Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pemegang izin usaha wajib menyediakan cadangan operasional BBM dengan cakupan waktu paling singkat selama 23 hari.

Artinya, jika seluruh tangki BBM milik Pertamina di Indonesia dalam kondisi penuh, cadangan tersebut secara teoritis mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar tiga pekan tanpa harus diisi ulang.

Namun Hermanto menegaskan, dalam praktiknya tangki penyimpanan BBM tidak pernah dibiarkan kosong karena proses produksi dan distribusi berlangsung setiap hari.

“Asumsi saya Pertamina pasti akan memproduksi BBM di kilang-kilang. Jadi otomatis setiap hari juga tangki-tangki BBM itu akan terisi lagi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi gangguan distribusi global apabila terjadi penutupan Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, kondisi tersebut memang dapat mempengaruhi produksi BBM nasional karena sebagian bahan baku minyak mentah berasal dari wilayah tersebut.

Meski demikian, Hermanto menilai dampaknya tidak akan terlalu signifikan karena sumber impor minyak mentah Indonesia tidak hanya berasal dari negara-negara Arab.

“Memang saat ini impor minyak mentah Indonesia dari Arab Saudi sekitar 20 persen dari keseluruhan. Namun Indonesia juga mengimpor dari Amerika, Rusia, negara-negara Amerika Latin, China, Nigeria maupun Angola,” paparnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan opsi kontrak impor minyak mentah dari kawasan di luar Timur Tengah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Selain faktor pasokan, Hermanto juga mengingatkan potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia melonjak tajam.

Saat ini harga minyak mentah global berada di kisaran 80 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.

“Kalau sampai menyentuh 100 dolar AS per barel, APBN bisa jebol dan defisit. Dampak terburuknya bisa memicu kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Ia mencontohkan situasi serupa pernah terjadi saat konflik antara Iran dan Yaman yang memicu lonjakan harga energi global hingga mendorong kenaikan harga BBM sekitar 10 hingga 20 persen.

Karena itu, Hermanto meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan aksi panic buying yang justru dapat memperburuk situasi distribusi BBM.

“Jadi masyarakat tetap tenang, jangan panic buying. Percayakan kepada pemerintah untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.