Trenggalek Dipuji Mensos, Komitmen Data Sosial Akurat
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memuji Kabupaten Trenggalek atas komitmennya dalam pengelolaan data sosial melalui DTSEN. Program ini menjadi kunci akurasi penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan KIS.
TRENGGALEK – Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (29/3/2026).
Dalam agenda tersebut, Mensos mensosialisasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan data sosial.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menilai Trenggalek sebagai salah satu daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap akurasi data masyarakat.
“Kabupaten Trenggalek termasuk daerah yang sangat peduli terhadap rekam data. Sudah ada mekanisme dan upaya yang baik, tinggal disinkronkan dengan pusat, provinsi, dan daerah,” ujarnya.
DTSEN merupakan sistem basis data terintegrasi yang digunakan untuk mendukung perencanaan, evaluasi program, hingga pengambilan kebijakan strategis pemerintah.
Program ini menjadi implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya satu data sosial nasional.
Mensos menegaskan bahwa pengelolaan data sosial harus dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Menurutnya, dinamika sosial masyarakat menuntut pembaruan data secara terus-menerus.
“Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, pindah, hingga perubahan status ekonomi. Karena itu, data harus terus diperbarui dan disinkronkan,” jelasnya.
Dalam sistem DTSEN, Badan Pusat Statistik menjadi satu-satunya lembaga pengolah data, sementara Kementerian Sosial berperan dalam pemutakhiran dan validasi.
Ia menyebut, sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sangat bergantung pada akurasi data tersebut.
Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Mas Ipin, menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung implementasi DTSEN.
Pemkab Trenggalek bahkan menyiapkan Posko GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) sebagai pusat koordinasi lintas sektor.
“Data itu terpusat, tetapi dihimpun dari daerah. Tantangan kita memastikan data di lapangan benar-benar terintegrasi dengan pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh desa dilibatkan melalui operator desa untuk memastikan pembaruan data berjalan sesuai kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena strata sosial masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu.
Dalam kesempatan itu, Mensos juga menyoroti masih adanya kelompok masyarakat yang belum terdata atau disebut invisible people.
Kelompok ini dinilai berisiko tidak mendapatkan perlindungan sosial karena tidak masuk dalam sistem pemerintah.
“Mereka yang belum terdata harus kita jangkau, agar bisa mendapat perlindungan dan pemberdayaan sosial,” tegasnya.
Terkait adanya dugaan upaya tidak sehat untuk masuk kategori penerima bantuan, Mensos menegaskan bahwa solusi utama adalah pemutakhiran data secara berkala.
“Kalau belum masuk, ya diperbarui lagi. Proses ini dilakukan terus menerus sampai data benar-benar akurat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang secara sukarela mengundurkan diri dari status penerima bantuan karena merasa sudah tidak layak.
Di sisi lain, Bupati Trenggalek mengungkapkan masih adanya persoalan nonaktifnya sejumlah penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sebagian besar dari mereka merupakan penderita penyakit kronis yang masih membutuhkan layanan kesehatan.
Pemkab Trenggalek saat ini berupaya melakukan intervensi melalui BAZNAS, meski diakui kapasitas anggaran masih terbatas.
“Harapannya, dengan DTSEN yang lebih akurat, persoalan seperti ini bisa segera teratasi,” pungkas Mas Ipin.
---
Penulis : Witono Hadi
What's Your Reaction?
