Upaya Bupati Jember Dongkrak PAD Tanpa Naikan Pajak, Tuai Apresiasi Bank Indonesia

KABAR RAKYAT, JEMBER – Cerita pertumbuhan ekonomi Jember tahun 2025 tidak dimulai dari angka, tetapi dari cara pemerintah daerah bekerja. Ketika banyak daerah mengandalkan kenaikan pajak untuk mendongkrak pendapatan, Pemkab Jember justru memilih jalur yang berbeda: membenahi sistem, mendekat ke warga, dan mengunci kebocoran.

Hasilnya mulai terbaca di laporan resmi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melonjak hingga lebih 36 persen, bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang menjadi yang tertinggi satu dekade terakhir

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, melihat capaian ini sebagai sesuatu yang tidak biasa.

Digitalisasi diseluruh sektor pajak dan retribusi termasuk tiket masuk pariwisata, ini berdampak pada kemudahan akses pembayaran bagi masyarakt sehingga PAD terbukti menunjukan peningkatan yang signifikan tanpa meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

“Banyak daerah bisa tumbuh, tapi tidak semua bisa menjaga kualitas pertumbuhannya apalagi tanpa menaikan pajak atau retribusi daerah” ujarnya dalam forum bersama sejumlah lembaga seperti BPS, OJK, dan BPJS.

Di balik angka itu, ada pendekatan yang berubah. Bupati Jember mendorong pengelolaan keuangan yang lebih terbuka melalui digitalisasi, sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan. Pendapatan daerah tidak lagi bertumpu pada tarif, melainkan pada optimalisasi potensi yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Digitalisasi pembayaran diseluruh sektor termasuk pajak,retribusi,hingga tiket masuk pariwisata. Mendatangkan kemudahan akses pembayaran bagi masyarakt dampaknya PAD terbukti menunjukan peningkatan yang signifikan”, paparnya.

Program “Bunga Desaku” menjadi salah satu wajah paling nyata dari pendekatan tersebut. Ketika pemerintah hadir langsung di desa dan kelurahan, persoalan ekonomi tidak lagi dilihat dari balik meja, tetapi dari kondisi riil masyarakat. Dari situ, intervensi menjadi lebih tepat—mulai dari operasi pasar hingga distribusi bantuan. Efeknya tidak hanya terasa di administrasi, tetapi juga di denyut ekonomi. Aktivitas baru bermunculan: pembangunan rumah sakit, industri pengolahan ikan, hingga geliat wisata yang kembali hidup.

Lonjakan pengunjung saat libur Idul Fitri menjadi sinyal kuat. Destinasi seperti Watu Ulo dipadati wisatawan hingga hampir empat kali lipat dibanding hari biasa. Pergerakan ini menciptakan rantai ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal.

Dorongan lain datang dari program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang di Jember berkembang cukup masif. Perputaran ekonomi di tingkat bawah ikut terangkat, terutama di sektor pangan dan distribusi.

Meski aktivitas meningkat, stabilitas tetap dijaga. Inflasi sempat naik pada periode Ramadan, namun kembali terkendali setelahnya. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus.

Ke depan, tantangan berikutnya adalah pemerataan. Kantong kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pinggiran—desa, kawasan kebun, hutan, hingga pesisir. Karena itu, arah kebijakan tidak berubah pembangunan harus dimulai dari titik yang paling membutuhkan. Targetnya jelas, menekan angka kemiskinan dalam dua tahun ke depan.

Apa yang terjadi di Jember menunjukkan satu hal: pertumbuhan ekonomi bukan semata soal angka tinggi, tetapi tentang bagaimana kebijakan dijalankan. Dalam kasus ini, peran kepemimpinan menjadi faktor yang sulit diabaikan.