ASN Jember WFH Tiap Jumat, Pemkab Susun Skema Tanpa Ganggu Layanan

KABAR RAKYAT, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. 

Skema ini dirancang dengan sistem bergiliran agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan pemetaan masih dilakukan untuk menentukan unit kerja yang bisa menerapkan WFH tanpa mengganggu layanan.

“Kami sedang memetakan, jangan sampai WFH mengurangi kualitas pelayanan publik. Tapi kami punya pengalaman saat Covid-19 dan sekarang teknologinya sudah jauh lebih siap,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) akan menerapkan WFH secara bersamaan. 

Pengaturan kehadiran akan diatur bergiliran sesuai kebutuhan layanan di masing-masing instansi.

“Mana yang WFH, mana yang tidak, termasuk pengaturan kehadiran, nanti akan disampaikan secara resmi,” katanya.

Kebijakan WFH setiap Jumat ini mengikuti arahan pemerintah pusat yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. 

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi energi di tengah tekanan global terhadap harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut, kebijakan WFH sebagai bagian dari perubahan pola kerja sekaligus efisiensi mobilitas.

“Ini bagian dari transformasi budaya kerja berbasis digital sekaligus efisiensi mobilitas dan energi,” ujarnya.

Selain WFH, pemerintah pusat juga mendorong pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan pengurangan perjalanan dinas. 

Di tingkat daerah, Pemkab Jember mulai menerapkan langkah serupa, salah satunya penggunaan satu kendaraan untuk beberapa pejabat OPD dalam kegiatan dinas.

“Kami sudah mulai, OPD satu mobil. Selain hemat BBM, koordinasi juga lebih efektif karena bisa diskusi di perjalanan,” kata Fawait.

Ia menegaskan, penerapan WFH setiap Jumat tetap mengacu pada kebijakan pusat dengan prioritas utama menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya kami mengikuti arahan pemerintah pusat. Yang penting, pelayanan ke masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (Rok)