971 Kader POK BOKKB Terancam Tanpa Insentif, DPRD Trenggalek Bereaksi

KABAR RAKYAT,TRENGGALEK - Kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan alokasi anggaran bagi kader POK BOKKB pada 2026 menimbulkan kekhawatiran di Kabupaten Trenggalek. Sebanyak 971 kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) terancam tidak lagi menerima insentif.

Isu tersebut mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Trenggalek saat mengevaluasi pelaksanaan APBD 2026 bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB). Dalam forum tersebut, dampak penghentian anggaran menjadi salah satu pembahasan utama.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan pihaknya memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Ia menekankan bahwa pembahasan APBD tidak semata soal angka, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Agenda hari ini sangat penting. Kami ingin memastikan progres pelaksanaan APBD 2026 berjalan baik, sebab rakyat sedang menunggu manfaat dari setiap rupiah yang ada di APBD,” tegas Sukarodin, Rabu (25/2/2026).

Ia mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah pusat masih mengalokasikan dana sebesar Rp448 juta untuk mendukung operasional kader POK BOKKB. Namun pada tahun anggaran 2026, alokasi tersebut tidak lagi tersedia.

“Tahun ini pusat tidak lagi menganggarkan dana tersebut. Sementara kita memiliki 971 kader. Kondisi ini tentu menjadi perhatian yang sangat serius,” ujarnya.

Menurut Sukarodin, kader POK BOKKB memegang peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka memberikan edukasi tentang program Keluarga Berencana, membantu pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta mendampingi pelaksanaan Kampung KB di tingkat desa.

Meski demikian, ia mengakui kapasitas fiskal APBD Kabupaten Trenggalek saat ini belum memungkinkan untuk menutup seluruh kekurangan anggaran tersebut. DPRD pun masih mencari skema alternatif agar program tetap berjalan.

“Kemampuan APBD kita belum sanggup menjangkau pembiayaan itu untuk saat ini. Namun, kami berharap ke depan ada jalan keluar yang bisa kita pikirkan bersama,” pungkasnya.

Komisi IV DPRD Trenggalek menyatakan akan terus mengawal persoalan ini agar keberlangsungan program pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga di daerah tetap terjaga, meski di tengah keterbatasan anggaran.

Penulis : Witono Hadi