Keluhan Soal Menu MBG Mencuat, Bupati Jember Siapkan Evaluasi Ketat

KABAR RAKYAT, JEMBER - Keluhan masyarakat terhadap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan mencuat dan ramai diperbincangkan.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait, menegaskan akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan MBG, khususnya di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Fawait menyampaikan, MBG merupakan program nasional yang cakupannya sangat luas, sehingga wajar apabila masih ditemukan kekurangan di tahap awal pelaksanaan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap catatan dan keluhan publik harus segera ditindaklanjuti secara serius.

“Kalau ada kekurangan, itu wajar karena ini program besar. Tapi justru tahun ini menjadi ukuran untuk perbaikan. Evaluasi harus dilakukan,” ujarnya dalam video yang diunggahnya pada Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, MBG merupakan program pemerintah pusat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, namun pelaksanaannya di daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kalau ada kekurangan pelaksanaan MBG di Jember, saya sebagai bupati tentu ikut bertanggung jawab. Jangan menyalahkan pemerintah pusat atau presiden,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember akan mengefektifkan Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk melakukan pengawasan langsung terhadap dapur-dapur SPPG.

Evaluasi akan difokuskan pada kesesuaian menu, standar gizi, serta kedisiplinan pelaksana di lapangan.

“Saya ingatkan pengelola dapur SPPG agar tidak main-main. Menu yang disajikan harus sesuai standar. Kalau tidak, tentu akan ada langkah tegas,” katanya.

Fawait juga menegaskan, kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) apabila ditemukan pelanggaran yang tidak segera diperbaiki, termasuk rekomendasi penghentian operasional SPPG bermasalah.

Dalam waktu dekat, Pemkab Jember akan mengumpulkan seluruh kepala SPPG untuk evaluasi bersama.

Selain itu, akan dibentuk grup komunikasi guna memastikan pelaporan menu makanan dilakukan setiap hari sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan.

“Kepala SPPG wajib melaporkan menu harian. Ini bagian dari evaluasi ketat agar tidak ada lagi keluhan yang sama,” ujarnya.

Meski diwarnai kritik, Fawait menilai program MBG tetap memiliki potensi besar, tidak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendorong perputaran ekonomi lokal jika dijalankan dengan benar.

“MBG tetap menjadi harapan, asalkan dijalankan sesuai aturan dan diawasi dengan ketat,” pungkasnya. (Rok)