Bondowoso Peringkat 386 Nasional Pengelolaan Sampah, DPRD Minta DLH Tak Salahkan Masyarakat

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO – Peringkat 386 dari 420 kabupaten/kota se-Indonesia dalam indeks kinerja pengelolaan sampah tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari Pimpinan DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad.

 Sinung menyebut capaian tersebut sebagai alarm bahaya yang harus segera ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso.

"Kami sangat prihatin ketika Kabupaten Bondowoso menduduki peringkat 386 dari 420 kabupaten/kota se-Indonesia terkait tata kelola persampahan. Ini wajib menjadi perhatian kita bersama, karena persoalan sampah jika dibiarkan akan berdampak serius pada kesehatan lingkungan dan masyarakat," ujar Sinung saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (2/3/2026).

Menurut politisi yang juga pimpinan DPRD ini, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH semata.

Dia mendorong sinergi lintas dinas, seperti Dinas Perkim, Pariwisata, dan BSBK, untuk membentuk sistem pengelolaan sampah terpadu. Namun, sistem itu menurutnya tidak akan berjalan optimal tanpa melibatkan komunitas pegiat lingkungan.

"Saya yakin ketika komunitas seperti Sarka Space dan lainnya dilibatkan, mereka akan turun masif ke akar rumput mengkampanyekan tata kelola sampah yang baik. Mereka bergerak bukan karena uang, tapi karena hati. Ini aset besar yang selama ini mungkin kurang diperhatikan," tegasnya.

Sinung menyoroti masih lemahnya penyadaran kepada masyarakat.

Menurutnya, sosialisasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Pemerintah desa, kecamatan, dan komunitas bisa menjadi ujung tombak edukasi pemilahan sampah dari sumbernya.

"Jangan salahkan masyarakat dulu. Tugas dinas adalah melayani dan memahamkan. Kalau anggaran terbatas, ya manfaatkan jalur yang ada. Sosialisasi tidak harus selalu dengan konsumsi atau transport, yang penting pesan sampai," ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa Bondowoso berada di peringkat paling buncit se-Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, Bondowoso menempati posisi ke-38.

"Jangan sampai Bondowoso dalam tanda kutip menjadi tempat sampah. Kita tidak akan menerima predikat itu melekat pada kabupaten yang kita cintai ini," tegasnya.

Sinung juga menyoroti keberadaan regulasi yang sudah dimiliki, seperti perda dan perbup tentang pengelolaan sampah. Namun, ia menilai regulasi itu hanya menjadi formalitas jika tidak dijalankan dengan konsekuensi.

"Perda jangan hanya dibuat, lalu selesai dan ditaruh. Harus dilaksanakan. Dengan efisiensi anggaran sekarang, kenapa daerah lain bisa bergerak, kita tidak? Ini tantangan bagi dinas untuk lebih inovatif," katanya.

Menanggapi pernyataan DLH yang menyebut faktor terbesar rendahnya nilai adalah dari hulu yaitu perilaku masyarakat yang belum memilah sampah, Sinung menilai justru di situlah peran dinas diperlukan.

"Filosofi dinas adalah melayani. Kalau masyarakat belum paham, ya dipahamkan. Kalau fasilitas kurang, ya dicari jalan keluar," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengolahan Sampah DLH Bondowoso, Erfan Randy, mengungkapkan bahwa skor Bondowoso berada di angka 20,86.

Penilaian meliputi kebijakan daerah, SDM, fasilitas, anggaran, hingga sistem pengelolaan dari hulu ke hilir. Kontribusi terbesar justru dari hulu, yakni kesadaran memilah sampah di masyarakat yang masih rendah.

"Variabel terbesar dari sumbernya. Regulasi kita sudah ada, tapi penerapan di masyarakat belum optimal," ujar Erfan.

Selain itu, keterbatasan sarana seperti tempat sampah di ruang publik serta berkurangnya petugas kebersihan juga menjadi kendala. DLH mengaku tengah menyiapkan kolaborasi dengan komunitas sebagai solusi realistis di tengah efisiensi anggaran.

Sinung berharap ke depan Bondowoso bisa menargetkan peringkat 200 besar. Ia optimistis jika semua elemen bergerak bersama, bukan tidak mungkin peringkat akan meroket.

"Kalau gerakan ini masif dan berhasil, pasti pemerintah pusat akan memperhatikan. Sekarang saatnya kita mencuri perhatian pusat dengan eksistensi dan goodwill bahwa Bondowoso serius benahi sampah," pungkasnya.