TRENGGALEK - Persoalan anak tidak sekolah (ATS) hingga kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian dalam dunia pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Komisi IV DPRD Trenggalek menilai sejumlah persoalan tersebut memerlukan penanganan lebih serius dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Senin (18/5/2026).
“Wajib tentunya kita tanggapi dengan serius dan positif. Ini rumah rakyat, siapapun bisa datang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Sukarodin.
Dalam forum tersebut, persoalan ATS menjadi salah satu isu yang disorot. Sukarodin menyebut sebanyak 1.167 anak kembali bersekolah dalam lima bulan terakhir. Menurut dia, capaian itu perlu diapresiasi karena penanganan ATS bukan persoalan mudah.
“Untuk ATS ini lima bulan terakhir perkembangannya bagus. Ada 1.167 anak kembali sekolah,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui persoalan ATS masih menjadi tantangan, terutama pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun untuk tingkat SD dan SMP, pemerintah daerah dinilai masih dapat melakukan intervensi melalui berbagai program pendidikan.
Selain ATS, Komisi IV DPRD juga menyoroti akses pendidikan dan kondisi sarana prasarana sekolah di sejumlah wilayah. Sukarodin mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu kendala pemerataan fasilitas pendidikan.
"Terkait akses menuju sekolah, memang kita masih belum maksimal. Ini semata-mata karena kemampuan keuangan kita masih seperti ini,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, dalam forum tersebut mengatakan, pihaknya akan membentuk kelompok kerja untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman.
Kelompok kerja tersebut, kata Agus, ditujukan untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.
“Akhir bulan ini kita akan membentuk Pokja terkait budaya sekolah aman dan nyaman,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, GMNI Trenggalek turut menyampaikan sejumlah catatan terkait dunia pendidikan di daerah. Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti persoalan ATS, kekerasan terhadap anak, status relawan guru, hingga sistem penerimaan murid baru.
GMNI juga meminta pemerintah daerah memperhatikan akses pendidikan dan kualitas lingkungan belajar agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan secara aman dan layak.
Penulis : Witono Hadi
