LSM Geruduk DPRD Situbondo, Sikapi Pernyataan Penjualan Ternak Demi Biaya Berobat Warga

SITUBONDO – Kantor DPRD Kabupaten Situbondo didatangi gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKP) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Rabu (8/7/2026). Kedatangan mereka untuk menggelar audiensi sekaligus meminta klarifikasi atas pernyataan salah satu anggota DPRD yang menyebut ada warga rela menjual sapi atau kambing demi mendapatkan pelayanan kesehatan.

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Syaiful Bahri. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi DPRD itu telah memicu polemik di tengah masyarakat setelah beredar luas di media sosial.

Syaiful mengatakan, pihaknya ingin memperoleh penjelasan secara rinci mengenai dasar pernyataan yang menyebut adanya warga Situbondo yang harus menjual hewan ternak demi memperoleh akses layanan kesehatan.

"Ketika muncul video viral, disebutkan itu merupakan pernyataan anggota dewan. Kami datang karena nama partainya juga disebut secara jelas, yakni PDI Perjuangan," ujar Syaiful.

Ia menegaskan, gabungan LSM dari berbagai organisasi hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan meminta penjelasan agar narasi yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, di tengah maraknya teknologi kecerdasan buatan (AI), masyarakat harus berhati-hati terhadap informasi yang beredar sehingga setiap pernyataan yang disampaikan pejabat publik sebaiknya didukung data yang valid.

"Kami hanya meminta dijelaskan bagaimana dasar tuduhan atau narasi tersebut. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung apakah itu fakta atau hanya opini," katanya.

Karena tidak memperoleh jawaban yang dianggap memuaskan, Syaiful menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum. Langkah tersebut dipilih agar persoalan dapat diuji melalui mekanisme yang berlaku dan tidak berkembang menjadi saling tuding di ruang publik.

"Kami tidak ingin saling menuduh. Karena itu kami akan menguji pernyataan tersebut melalui laporan ke Polres Situbondo. Biarlah aparat dan para ahli yang menilai apakah ada unsur hoaks atau tidak," tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo, Rudi Afianto, menjelaskan bahwa pernyataan salah satu anggota fraksinya merupakan bagian dari narasi perjuangan yang disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD.

Menurut Rudi, narasi tersebut menggambarkan berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat terkait akses pelayanan kesehatan, termasuk adanya warga yang terpaksa menjual ternak maupun meminjam uang kepada rentenir untuk membiayai pengobatan.

"Kami menyampaikan bahwa ada masyarakat yang rela menjual sapi atau kambing, bahkan meminjam uang kepada rentenir demi biaya kesehatan. Kemudian kami diminta menyebutkan nama dan alamat warga tersebut," ujarnya usai menemui perwakilan LSM.

Rudi menambahkan, substansi yang ingin disampaikan fraksinya adalah pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Ia menyebut saat ini sekitar 78 ribu masyarakat miskin telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan diharapkan cakupannya terus meningkat.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Rudi, anggota DPRD memiliki kewajiban menyampaikan aspirasi maupun berbagai persoalan yang diterima dari masyarakat. Karena itu, narasi yang disampaikan dalam rapat paripurna merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat yang menjadi perhatian fraksinya.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat dilakukan dalam forum resmi DPRD yang bersifat terbuka sehingga memiliki perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Narasi itu kami sampaikan dalam forum paripurna yang terbuka. Masyarakat juga dapat mengakses jalannya sidang sehingga penyampaiannya dilakukan secara resmi," pungkasnya.

Penulis : Khairul