Pupuk Banyak, Tapi Masih Sulit Dapat? Ini Solusi dari DPR dan Pemkab Bondowoso

BONDOWOSO– Dalam rangka menyerap aspirasi dari para pengecer pupuk dan petani, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menggelar acara serap aspirasi bersama kios pengecer pupuk di Hotel Ijen View, Bondowoso, Selasa (13/5/2025). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang menyoroti kebutuhan akan wadah resmi bagi para pengecer pupuk dan gas.

Nasim Khan menyampaikan bahwa sebagai bentuk konkret dari aspirasi tersebut, telah dibentuk dua asosiasi, yaitu Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia (APGI).

“Asosiasi ini menjadi yang pertama di dunia yang langsung menyentuh tingkat bawah, yakni pengecer dan pangkalan, bukan hanya distributor atau agen,” ungkapnya.

Menurut Nasim, asosiasi ini penting sebagai jembatan komunikasi antara pengecer dan pemerintah, terutama dalam mendukung program pemerataan subsidi pupuk dan gas. Ia menilai, selama ini banyak kebijakan dari pusat yang kurang tersampaikan dengan baik ke lapisan bawah, sehingga menimbulkan masalah di lapangan.

“Asosiasi ini, akan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan suara petani dan pengecer kepada pemangku kebijakan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemerataan subsidi agar benar-benar dirasakan oleh kalangan bawah,” tukasnya.

Nasim juga menyoroti peningkatan kuota pupuk bersubsidi di tahun 2025. 

"Alhamdulillah kuota NPK kita naik jadi 2.000 ton, urea jadi 32.000 ton. Sekarang persoalannya bukan lagi kekurangan pupuk, tapi serapan yang belum maksimal," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Pupuk Indonesia (PI), Sri Purwanto, memaparkan bahwa alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bondowoso pada 2025 cukup besar. Untuk pupuk urea sebanyak 32.000 ton dan NPK sebanyak 22.000 ton. Namun, hingga awal Mei 2025, serapan pupuk masih rendah. Realisasi urea baru mencapai 10.000 ton (31%) dan NPK sekitar 10.000 ton (36%).

“Realisasi penyaluran pupuk subsidi di Bondowoso hingga April 2025 baru mencapai 31% untuk urea dan 36% untuk NPK. Salah satu hambatan utama adalah faktor cuaca dan serangan hama yang menurunkan aktivitas tanam,” ujar Pur.

Menurutnya, beberapa kecamatan terdampak banjir dan serangan hama tikus. Ini tentu mempengaruhi serapan pupuk.

Selain itu, masih terdapat kendala teknis dalam proses input data oleh kios melalui aplikasi iPubes yang mengharuskan input sesuai NIK petani.

"Kadang input NIK petani salah, karena kurang teliti. Ini regulasi yang wajib kita perbaiki bersama," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, menyoroti pentingnya validitas data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kalau perencanaan E-RDKK sudah keliru, maka distribusi tidak akan tepat sasaran karena yang tidak terdaftar tidak akan mendapat alokasi,” paparnya.

Ia menambahkan, selama ini input data masih banyak dilakukan oleh penyuluh lapangan (PPL), bukan ketua kelompok tani, akibat keterbatasan SDM. Untuk mengatasi hal ini, Tohari mengusulkan pembentukan klinik pertanian di setiap kios pupuk agar menjadi tempat interaksi langsung antara petani dan PPL tanpa perlu undangan resmi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan bahwa ada beberapa wilayah terdampak hama seperti di Sukowiryo, Bondowoso, Wonosari, dan Tenggarang. Meski demikian, serangan hama masih bersifat sporadis dan belum pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Dinas Pertanian juga tengah mempersiapkan penyebaran PPL ke klinik pertanian di desa-desa. Dari 216 PPL yang tersedia, kekurangannya akan segera diatasi dengan dukungan pemerintah daerah dan DPRD.

“Dalam pemerintahan Bupati Hamid dan Wakil Bupati As’ad, kami ingin mendekatkan pelayanan langsung kepada petani, dan klinik pertanian adalah salah satu bentuk nyata pelayanan itu,” tutup Hendri.