12 Persen Warga Miskin, Bupati Bondowoso Siap Jawab Tantangan Lewat RPJMD Baru

BONDOWOSO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Pendopo Bupati, Rabu (14/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh 175 peserta, baik secara luring maupun daring dari berbagai elemen. Seperti pimpinan dan komisi DPRD Bondowoso, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, pejabat daerah, hingga perencana dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bondowoso.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Bondowoso, Anisatul Hamidah, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Ia menyebut, Musrenbang ini sebagai forum strategis yang bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah secara partisipatif dan berkelanjutan.

“Musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJMD yang telah diawali dengan forum konsultasi publik pada 10 Maret 2025, dilanjutkan dengan penyusunan nota kesepakatan Bupati dan DPRD pada 21 April 2025, serta entri data RPJMD ke dalam SIPD-RI. Selanjutnya, dokumen RPJMD juga telah dikonsultasikan ke Gubernur Jatim melalui Bappeda Provinsi,” ungkapnya.

Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akh. Jazuli, turut menyampaikan evaluasi pembangunan di Jawa Timur.

Ia menyoroti capaian indikator makro ekonomi dan sosial yang menunjukkan kemajuan, meski Bondowoso masih memiliki sejumlah tantangan.

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun ini tumbuh 4,93%, sementara Bondowoso tumbuh 4,87%. Tingkat kemiskinan di Bondowoso masih cukup tinggi di angka 12,60%, dibanding rata-rata Jatim 9,56%. Namun di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka Bondowoso justru lebih rendah, yakni 3,6%, dibandingkan Jatim yang 4,19%,” paparnya.

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jazuli memaparkan Jawa Timur mencatat angka 75,35%, sementara Bondowoso 71,22%.

Selain itu, indeks capaian pembangunan daerah Bondowoso berada di angka 0,33%, lebih rendah dibandingkan provinsi yang mencapai 0,372%.

Jazuli juga menegaskan pentingnya menyinergikan visi pembangunan daerah dengan visi Jawa Timur 2025–2029.

“Yakni ‘Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas,’ melalui sembilan program unggulan yang disebut Nawa Bhakti Satya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Bondowoso, KH. Abd. Hamid Wahid, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 telah melalui proses panjang, dimulai dari penyusunan teknokratik sebelum kepala daerah terpilih dilantik.

“RPJMD ini adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah selama lima tahun. Masukan dari masyarakat sudah kita serap melalui berbagai forum. Tidak perlu dihitung item per item, karena yang penting adalah kualitas dari proses tersebut,” ujarnya.

Menanggapi isu efisiensi anggaran dan potensi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), Bupati menekankan bahwa RPJMD belum membahas aspek teknis tersebut.

“RPJMD ini berbicara tentang kerangka pembangunan, bukan soal teknis. Efisiensi bukan masalah, melainkan tantangan yang memacu kreativitas. Justru efisiensi kita anggap sebagai bagian dari rekofusing, untuk memfokuskan pembangunan agar selaras dengan visi misi yang telah dirumuskan,” tukasnya.

Musrenbang RPJMD ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam merumuskan arah pembangunan Bondowoso lima tahun ke depan dengan semangat “Bondowoso Berkualitas, Akseleratif, dan Holistik”.