IMDI Bondowoso Rendah, Upaya Digitalisasi QRIS Terancam Mandek

BONDOWOSO– Ambisi Bank Indonesia (BI) untuk mendorong masyarakat Bondowoso beralih menggunakan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menghadapi tantangan serius.

 Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Bondowoso diketahui masih berada pada level rendah, sehingga dikhawatirkan menghambat keberhasilan implementasi program digitalisasi tersebut.

Gunawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, menjelaskan bahwa Pekan QRIS Nasional tidak hanya digelar di Bondowoso, tetapi juga tersebar di wilayah eks Karesidenan Besuki, yakni Jember, Situbondo, Banyuwangi, hingga Lumajang. 

Menurutnya, acara ini penting sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap transaksi digital.

“Melalui kegiatan ini kami ingin masyarakat Bondowoso lebih terbiasa melakukan pembayaran digital. Tidak hanya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pembayaran pajak, retribusi, hingga berbagai transaksi pelayanan publik,” kata Gunawan ditemui di Alun-alun Bondowoso, Sabtu (16/8/2025).

Dia menambahkan, BI tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi juga mengedukasi soal perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan mengingat maraknya potensi kejahatan digital yang kerap menjerat masyarakat awam. "Edukasi diberikan untuk berbagai kalangan mulai dari petani, pelajar hingga pelaku UMKM," ujarnya.

Gunawan pun menegaskan bahwa rendahnya IMDI Bondowoso bukan hasil survei BI, melainkan Badan Koordinasi Wilayah. Namun demikian, BI tetap optimistis bahwa IMDI Bondowoso dapat meningkat melalui sinergi bersama pemerintah daerah.

“Kami bersinergi dengan Pemkab Bondowoso untuk mendorong penggunaan transaksi digital dalam kegiatan sehari-hari. Seluruh OPD kami libatkan, termasuk Samsat dan Pemda dengan program pembayaran PBB dan pajak kendaraan menggunakan QRIS. Kami bahkan memberikan insentif berupa 300 paket sembako agar masyarakat terbiasa menggunakan QRIS,” tuturnya.

Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, tidak menampik rendahnya IMDI di wilayahnya.

Menurutnya, literasi digital masyarakat masih minim sehingga perlu terus didorong agar penggunaan transaksi digital semakin meluas.

“Kami akui IMDI masih rendah, dan ini menjadi perhatian kami. Harapannya, ke depan transaksi digital bersama dengan elektronifikasi pengelolaan pemerintahan dapat berjalan beriringan sehingga pelayanan masyarakat lebih efektif dan efisien,” ujar Bupati.

Dia menambahkan, kolaborasi dengan BI merupakan langkah strategis mengajak masyarakat dan pemerintahan untuk beralih ke sistem cashless.

 “Kami ingin pada akhirnya masyarakat dan pemerintah daerah terbiasa menggunakan pembayaran digital sebagai bagian dari modernisasi layanan,” kata KH Abdul Hamid.

Kendati demikian, jika literasi digital tidak ditingkatkan secara agresif, berbagai inisiatif BI dan Pemkab berisiko hanya menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak nyata.

 Tingginya antusiasme masyarakat di awal belum tentu menjamin keberlanjutan penggunaan QRIS jika edukasi tidak konsisten dan menyeluruh.

Dengan rendahnya IMDI sebagai lampu kuning, pemerintah dan BI dituntut tidak hanya memperbanyak acara sosialisasi, tetapi juga memastikan pendampingan langsung dan intensif ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa-desa yang selama ini masih jauh dari akses teknologi.