Wakil Ketua DPRD, Siti Mafrochatin Nimah Minta Pemda Tegas, Alih Fungsi Lahan dan Tanaman Perparah Banjir di Banyuwangi

KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah mendesak pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan sebagai salah satu pemicu terjadinya bencana banjir

Dampak dari hujan intensitas tinggi beberapa kecamatan terdampak banjir luapan sungai yakni di Kecamatan Muncar, Sempu, Srono, Pesanggaran. Siliragung dan beberapa kelurahan di Kecamatan Banyuwangi. Bahkan beberapa waktu lalu,bencana banjir juga melanda kecamatan kalibaru dan Glenmore

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal Kecamatan Giri ini mengatakan, alih fungsi lahan dan tanaman di hulu menjadi penyebab terjadinya banjir. Di hulu tanaman tinggi dan bertekstur keras diganti dengan tanaman semusim padahal akar-akar pohon keras itu berperan besar dalam menyerap air dan menjaga kekuatan tanah.

” Kami sudah sering mengingatkan eksekutif untuk menindak tegas Kerusakan hutan dan alih funsi lahan hutan konservasi menjadi lahan produktif yang dilakukan oknum di beberapa tempat  di daerah hulu sebagai daerah tangkapan air , ” ucap Hj.Nimah panggilan akrab Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini. 

Bahkan hingga saat ini alih fungsi lahan perkebunan dari yang semula tanaman keras menjadi lahan tanaman hortikultura masih berlangsung seperti di Perkebunan Lidjen,Kalibendo dan lainnya.

” Jika terus dibiarkan kondisi tersebut bisa menjadi ancaman bencana banjir karena musim hujan masih berlangsung , ” ungkapnya.

Selain itu pendirian bangunan secara massif juga menjadi penyeban banjir,. ” Terbukti banyak sekali, bangunan cafe, resto dan homestay yang mendirikan bangunan di bantaran sungai dan lereng seperti di wilayah Kecamatan Licin dan Glagah, ini perlu diperhatikan , ” tegasnya

Dia meminta Pemkab merancang skema jangka panjang penanganan banjir. Mengingat banjir terjadi tidak hanya satu atau dua kali saja, namun sudah menjadi agenda tahunan. Selain itu dinas terkait untuk segera melakukan normalisasi sungai dan drainase serta penataan sistem pembuangan air yang lebih baik.

"Sungai yang melintas di perkotaan menyempit di hilir akibat sedimentasi dari erosi di bagian hulu dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman, sehingga perlu dilakukan pengerukan sedimen agar aliran sungai menjadi lancar," ucapnya.

Hj. Nimah mengharapkan pemerintah daerah segera merekonstruksi sistem drainase atau membuat sumur resapan air untuk meminimalisir faktor risiko penyebab banjir.

"Jika drainase kapasitasnya tidak diperbesar, aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi akan meluber ke jalan dan pemukiman warga, itu sudah sering terjadi di kota Banyuwangi. Upaya bersama antara banyak pihak sangat diperlukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana," ucapnya.

Diakhir wawancaranya Hj.Nimah berharap pemerintah daerah tidak boleh lagi bersifat lunak, Larangan alih fungsi lahan maupun tanaman harus ditegakkan. Fungsi hutan konservatif dan produksi harus dikembalikan seperti semula. Drainase  disepanjang jalan raya kabupaten dan perkotaan harus dibersihkan.

” Semua ini bukan hanya sekedar urusan teknis tapi soal keselamatan warga, Pemda jangan hanya bergerak ketika timbul korban baik materi maupun jiwa, namun harus ada langkap awal pencegahan , ” pungkasnya.***