Bangkalan Siapkan Penilaian PPE 2024, Masih Bertahan di Level Pratama
Kabupaten Bangkalan masih berada di level Pratama dalam penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE). Pemkab kini memperkuat koordinasi lintas OPD untuk menghadapi proses penilaian Oktober 2024, dengan target memperbaiki komitmen dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
BANGKALAN– Penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) kembali digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Agenda tahunan ini menjadi tolok ukur pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, dengan penghargaan yang diserahkan setiap dua tahun sekali.
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan, Sudiyo, menjelaskan bahwa sistem penilaian dilakukan setiap tahun, sementara hasil penghargaan baru diberikan dua tahun setelahnya.
“Sebagai contoh, penilaian tahun 2021 baru diberikan penghargaan pada 2022, begitu pula penilaian 2022 diberikan penghargaan pada 2023,” ujarnya.
Untuk periode 2021–2022, Bangkalan baru menerima penghargaan pada 2023 dengan capaian di level Pratama, yaitu level terbawah. Ada lima jenjang penghargaan PPE, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor.
“Karena itu, kami masih terus melakukan rapat koordinasi bersama seluruh OPD terkait. Tim dari kementerian dijadwalkan turun melakukan penilaian pada Oktober mendatang,” kata Sudiyo, Senin (23/9/2025).
Meski masih di level dasar, Sudiyo menyebut Bangkalan cukup beruntung karena tidak termasuk daerah yang sama sekali belum memperoleh penghargaan PPE. “Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, masih ada empat daerah yang belum mendapatkan penghargaan,” tambahnya.
Ada tujuh indikator utama dalam penilaian PPE. Indikator itu meliputi komitmen pemerintah daerah, kebijakan yang mendukung PUG, kelembagaan yang menangani PUG, ketersediaan sumber daya, data terpilah dan sistem informasi, penggunaan alat analisis gender, serta partisipasi masyarakat.
Menurutnya, salah satu kelemahan Bangkalan terletak pada aspek komitmen. Karena itu, koordinasi lintas OPD menjadi langkah penting untuk memastikan checklist penilaian dari KemenPPPA dapat terisi secara menyeluruh. “Hari ini kami kumpulkan semua OPD untuk mengisi ceklis dari Kementerian sebagai persiapan awal,” tutur Sudiyo.
Ia menegaskan, pihaknya tidak menargetkan capaian muluk-muluk dalam penilaian kali ini. Bagi Bangkalan, bertahan di level Pratama sudah cukup realistis, mengingat perangkat kebijakan dan regulasi yang mendukung PUG masih terbatas.
“Kami memang masih terbatas. Perangkat seperti Kitab PPA belum ada, Perda khusus PUG juga belum tersedia. Jadi, untuk tahun 2024 kami bersyukur jika bisa tetap berada di level Pratama,” kata Sudiyo menegaskan.
Penulis: Luhur Utomo
What's Your Reaction?
