Bondowoso Siapkan Open Bidding untuk 12 OPD, Sekda: Pelayanan Harus Terus Jalan

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO– Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. 

Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menafsirkan mutasi sebagai bentuk hukuman atau imbalan tertentu.

“Sebenarnya sudah saya sampaikan, mutasi dan promosi itu hal yang biasa. Tidak boleh ada anggapan bahwa perangkat daerah A lebih menjanjikan atau perangkat daerah B akan mendapatkan punishment. Itu tidak ada,” ujar Fathur Rozi, Senin (6/10/2025).

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan Pilkada, posisi Bupati adalah sebagai pemimpin bagi seluruh masyarakat Bondowoso. Karena itu, seluruh ASN di setiap perangkat daerah harus bekerja dengan semangat pelayanan yang sama tanpa ada pembedaan.

“Setelah Pilkada selesai, Bupati itu Bupatinya rakyat Bondowoso. Semua perangkat daerah adalah roda penggerak pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan di antara OPD,” tegasnya.

Terkait isu yang berkembang mengenai pergeseran pejabat eselon II, Sekda menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan langkah awal dari rencana mutasi pejabat eselon III dan IV.

Proses pemetaan jabatan, kata dia, telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“BKPSDM sudah melakukan pemetaan, dan hasilnya nanti dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja (TPK). Setelah itu baru kita sampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, lalu diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk pejabat eselon III dan IV, pembahasan di tingkat TPK masih akan dilakukan. Meski demikian, konsep dan draft pemetaan sudah tersedia.

Sementara itu, ada tiga OPD yang masih menunggu izin khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

“Saya belum menerima surat resmi dari Kemendagri terkait tiga OPD itu. Jadi pergeseran untuk jabatan eselon II berikutnya akan menunggu rekomendasi tersebut agar bisa dilakukan secara bersamaan. Kemarin sudah ada tujuh pejabat yang dilantik, nanti akan menyusul semuanya dari total dua puluh pejabat,” papar Fathur Rozi.

Ia juga menekankan bahwa pelantikan pejabat baru akan dilakukan secepat mungkin agar roda birokrasi bisa segera berjalan optimal. Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) juga tengah menyiapkan proses open bidding atau lelang jabatan terbuka untuk pengisian sejumlah posisi strategis.

“Kalau bisa, pelantikannya segera dilakukan agar semua bisa segera bekerja. Insya Allah open bidding akan dilaksanakan tahun ini. Besok saya dijadwalkan ke Kemendagri untuk bertemu dengan Direktur terkait rencana tersebut. Anggarannya sudah disiapkan untuk 12 OPD,” pungkasnya.