Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah Soroti Serapan APBD 2025 Rendah, Khawatir Perlambat Pertumbuhan Ekonomi

KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj.Siti Mafrochatin Ni’mah soroti masih rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun 2025. Hingga akhir triwulan III, realisasi anggaran masih dikisaran 30 persen dari total belanja daerah sebesar Rp. 3,8 triliun.

” Rendahnya serapan APBD 2025 ini kemunggkinan masih ada keraguan SKPD dalam memulai kegiatan karena masih ada beberapa SKPD yang masih dijabat pelaksana tugas dan perencanaan yang kurang matang , ” ucap Hj.Ni’mah panggilan akrab politisi Partai kebangkitan Bangsa saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, rendahnya serapan APBD berimplikasi langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.

” Seharusnya serapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan setiap triwulan yang ada sehingga penyerapan anggaran bisa berkualitas, kalau cenderung dikejar pada triwulan akhir tentu dampaknya tidak optimal , ” ucapnya.

Ni’mah mengatakan, keterlambatan realisasi juga berisiko membuat sejumlah proyek dan program pembangunan molor bahkan menimbulkan persoalan baru.

“Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Banyuwangi secara langsung. Kalau program lambat berjalan, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat,” ungkapnya.

DPRD Banyuwangi, lanjut Ni’mah, akan terus mendorong eksekutif mengambil langkah cepat untuk memperbaiki pola serapan anggaran. Dengan begitu, APBD benar-benar bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi juga mendorong eksekutif untuk segera menetapkan pejabat definitif di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

” Kita berharap Bupati segera mendefinitifkan pejabat yang masih berstatus Pelaksana tugas di beberapa SKPD, beri kesempatan para ASN berkarier mengabdikan tenaga dan pemikirannya dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik , ” ucapnya.

Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dalam konteks jabatan pemerintahan, khususnya di lingkungan ASN, umumnya maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk satu kali periode dengan durasi maksimal 6 bulan juga. Jadi, total masa jabatan Plt bisa mencapai 12 bulan (satu tahun).

” Berilah kesempatan jangan hambat karier mereka masak fit and propertest sampai nunggu 4 hingga 5 tahun , ” ucapnya.

Selain itu, terlalu lamanya jabatan Plt dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan masalah dalam tata kelola pemerintahan, terutama jika Plt tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan.

” Camat hari ini banyak dirangkap ini kan manajemen yang kurang bagus karena tenaga dan kemampuan manusia terbatas apalagi kalau lokasi tempat tugas yang satu dengan lainnya berjauhan bisa terbengkalai tugas-tugas lainnya akhirnya kalau ada permasalahn tidak bisa segera diselesaikan, kenapa harus di plt padahal mereka pemangku wilayah, ” tanyanya.

“ Di Banyuwangi SDM yang mumpuni cukup banyak dan secara kepangkatan sudah memenuhi syarat serta sudah sepantasnya diberikan kesempatan sesuai dengan bidangnya.” ucap politisi PKB ini.

Selanjutnya kekosongan jabatan direktur RSUD Blambangan, dapat menyebabkan terhambatnya pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, memperlambat rantai koordinasi dan akuntabilitas serta mengurangi kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

” Banyak di RSUD SDM tenaga-tenaga dokter spesialias yang pintar dan kapabel yang ingin mengabdikan tenaga dan pemikirannya untuk memimpin serta membawa RSUD Blambangan lebih baik, apalagi kemarin kita sudah dapat catatan  evaluasi  agar plt segera didefitifkan sehingga good governance yang berlandaskan efektif efisien transparan dan akuntable bisa dilaksanakan dengan baik, ” pungkasnya.***