Bupati Jember Siap Tindaklanjuti Masukan Fraksi DPRD dalam Penyusunan APBD

JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Jember dalam rapat paripurna yang digelar Senin (22/6/2026).

Menurut Fawait, sejumlah pandangan yang disampaikan fraksi DPRD memiliki kesamaan arah dengan program pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Pandangan fraksi tadi sangat konstruktif, mulai dari optimalisasi pajak daerah, penguatan UMKM, hingga perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Fawait usai rapat paripurna.

Ia menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah. Menurutnya, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi pendapatan yang sudah ada tanpa menambah beban masyarakat.

Terkait penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemkab Jember telah menjalankan sejumlah program, di antaranya pembangunan kawasan Food Street dan Gombak Cinta. Selain itu, pemerintah daerah berencana memberikan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan pengemudi ojek mulai tahun 2027.

Fawait mengatakan masukan fraksi mengenai perencanaan pembangunan serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), termasuk melalui program Bunga Desaku.

“Masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD 2026 maupun APBD 2027,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fawait juga menegaskan bahwa enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan pemerintah daerah merupakan regulasi yang dinilai mendesak dan dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, efektivitas implementasi peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan yang sedang berjalan.

Salah satu raperda yang diusulkan adalah Raperda tentang Ketahanan Pangan. Fawait menilai regulasi tersebut dapat disinergikan dengan program pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jika selaras dengan program prioritas nasional, pelaksanaannya akan lebih cepat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. (zan)