Demo Susulan di DPRD Jember, Massa Pendukung MBG Minta Pengawasan Program Prioritas Presiden

JEMBER – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember bersama relawan DPC Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (22/6/2026). Mereka mendesak DPRD mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain MBG, massa juga meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat. Menurut mereka, program-program tersebut harus berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dalam aksi tersebut, massa menyatakan tetap mendukung program prioritas pemerintah pusat. Namun, mereka meminta evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Subakri Firdaus, mengatakan pihaknya telah menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program MBG jauh sebelum muncul penindakan terhadap sejumlah oknum di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami sudah menyuarakan persoalan di lapangan sejak awal. Tujuan kami bukan mencari keuntungan pribadi, melainkan membantu agar Program MBG berjalan sesuai harapan masyarakat," katanya.

Menurut Subakri, pihaknya menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam proses pengajuan dapur MBG. Ia menilai masih banyak siswa di wilayah pegunungan, pedesaan, maupun perkotaan yang belum menerima manfaat program tersebut.

"Kami mempertanyakan mengapa pengajuan masih diterima ketika portal pendaftaran dinyatakan sudah ditutup. Bahkan, ada dugaan oknum yang meminta 'uang kopi' hingga ratusan juta rupiah agar pengajuan dapat disetujui," ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menegaskan dukungannya terhadap program-program prioritas pemerintah pusat yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Program yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap dilanjutkan. Jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya, maka harus diperbaiki. Namun, masyarakat sebagai penerima manfaat jangan sampai dirugikan," tegasnya.

Ahmad Halim mengatakan DPRD Jember akan meneruskan aspirasi yang disampaikan massa kepada pemerintah pusat melalui berbagai mekanisme, termasuk surat resmi dan kanal penyampaian aspirasi yang tersedia.

Ia juga mendorong evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum berjalan sesuai ketentuan.

"Dengan adanya pimpinan baru di BGN, kami berharap pengelolaan Program MBG ke depan menjadi lebih baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," pungkasnya. (zan)