Jelang Muktamar NU 2026, Dzurriyah Usul saat Acara Kombes di Kediri, Tongkat-Tasbih Jadi Tradisi

KEDIRI – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 tahun 2026, Komite Dzurriyah mulai mengajukan sejumlah gagasan strategis yang dinilai penting untuk menjaga kesinambungan nilai dan perjuangan para pendiri organisasi. Usulan tersebut secara resmi telah disampaikan kepada Panitia Musyawarah Nasional (Munas), Konferensi Besar (Konbes), dan Muktamar NU 2026.

Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat identitas ke-NU-an di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Terlebih, NU kini memasuki abad kedua perjalanan organisasi yang menuntut penguatan akar sejarah dan nilai-nilai perjuangan para muassis.

Dalam surat yang telah dikirimkan kepada panitia, Komite Dzurriyah mengajukan dua rekomendasi utama yang diharapkan dapat masuk dalam pembahasan resmi forum Muktamar. Kedua usulan tersebut dinilai memiliki nilai historis, kultural, sekaligus spiritual bagi warga Nahdliyin.

Usulan pertama adalah prosesi penyerahan tongkat dan tasbih dalam setiap pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat pusat hingga ranting. Tradisi tersebut diharapkan menjadi bagian dari rekomendasi resmi Muktamar NU ke-35.

Bagi Komite Dzurriyah, tongkat bukan sekadar benda simbolik. Tongkat mencerminkan amanah kepemimpinan, keteguhan sikap, tanggung jawab, serta keberlanjutan perjuangan yang diwariskan dari generasi ulama pendahulu kepada generasi penerus.

Sementara tasbih dimaknai sebagai simbol spiritualitas, dzikir, keikhlasan, dan kedekatan seorang pemimpin dengan Allah SWT. Simbol tersebut diyakini dapat mengingatkan setiap pengurus bahwa jabatan di NU bukan hanya persoalan organisasi, tetapi juga amanah moral dan keagamaan.

Komite Dzurriyah menilai bahwa di tengah dinamika organisasi modern, penguatan simbol-simbol perjuangan memiliki peran penting untuk menjaga ruh gerakan. Sebab, kekuatan NU selama ini tidak hanya bertumpu pada struktur organisasi, tetapi juga pada tradisi dan sanad keilmuan yang diwariskan para ulama.

Melalui prosesi penyerahan tongkat dan tasbih, para pengurus diharapkan memiliki kesadaran bahwa kepemimpinan yang mereka emban merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang para pendiri NU yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan hidupnya demi kemaslahatan umat.

Selain usulan simbolik tersebut, Komite Dzurriyah juga mengajukan rekomendasi kedua berupa pemutaran Video Dokumenter Napak Tilas Isyarah Pendirian Nahdlatul Ulama. Dokumenter itu diharapkan menjadi bagian dari agenda resmi berbagai kegiatan organisasi.

Jika disetujui dalam forum Muktamar, dokumenter tersebut dapat diputar dalam berbagai kegiatan strategis NU, mulai dari Muktamar, Munas, Konferensi, Musyawarah, pelantikan pengurus, peringatan Hari Lahir NU, hingga kegiatan kaderisasi.

Menurut Komite Dzurriyah, penguatan memori historis menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama. Generasi muda Nahdliyin dinilai perlu terus diperkenalkan pada sejarah perjuangan para ulama agar tidak tercerabut dari akar ideologis organisasi.

Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, pemahaman terhadap sejarah organisasi menjadi benteng penting dalam menjaga arah perjuangan NU. Tanpa pemahaman sejarah yang kuat, generasi penerus berisiko kehilangan pijakan nilai dan identitas.

Karena itu, dokumenter napak tilas tersebut diharapkan mampu menjadi media edukasi yang efektif untuk mengenalkan perjuangan, pengorbanan, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para muassis kepada warga NU lintas generasi.

Komite Dzurriyah menegaskan bahwa kedua usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah beban organisasi maupun memperbanyak agenda seremonial. Sebaliknya, rekomendasi itu merupakan ikhtiar kultural untuk memperkuat hubungan batin warga Nahdliyin dengan sejarah perjuangan para ulama.

Dengan semangat menjaga sanad, merawat tradisi, dan melanjutkan perjuangan para muassis, Komite Dzurriyah berharap dua usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius Panitia Munas-Konbes dan Muktamar NU ke-35 Tahun 2026. Selanjutnya, usulan itu diharapkan dibahas melalui mekanisme organisasi yang berlaku demi memperkuat jati diri Nahdlatul Ulama di abad keduanya.