DPRD Bangkalan Soroti Tapping Box, Minta Pajak Rumah Makan Diawasi Ketat

BANGKALAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dedy Yusuf, mendesak Badan Pendapatan Daerah untuk berinovasi dan memaksimalkan penerapan tapping box di setiap rumah makan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permintaan tersebut disampaikan usai rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bangkalan Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/4/2026).

Tapping box merupakan alat pemantau pajak yang merekam setiap transaksi usaha dengan membandingkan total transaksi dengan kewajiban pajak yang harus disetor. Menurut Dedy, penerapan alat ini secara optimal dapat meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak restoran.

“Pajak 10 persen itu merupakan beban konsumen, pengusaha hanya sebagai penyalur. Jadi kami minta Bapenda tegas dalam penggunaan tapping box di setiap rumah makan,” ujarnya.

Ia menegaskan, alat tersebut tidak boleh hanya menjadi pajangan di kasir, tetapi harus benar-benar diaktifkan saat operasional berlangsung.

“Kami tidak mau tapping box sering dimatikan, karena potensi penyelewengan sangat besar. Ini juga berkaitan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penggelapan pajak dari usaha makanan,” tegasnya.

Dedy juga mengungkapkan adanya modus kecurangan, yakni alat dinyalakan saat sepi dan dimatikan ketika ramai pengunjung.

“Silakan dilihat rumah makan yang disidak, apakah ada waktu sepi? Ini yang harus diawasi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengakui masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang berjalan saat ini.

Namun, pihaknya berkomitmen segera melakukan pembenahan, baik dari sisi sistem, perangkat, maupun sumber daya manusia, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Saat ini Bapenda telah menyiapkan aplikasi pengawasan transaksi yang segera diluncurkan. Diharapkan bisa meminimalisir bahkan menghilangkan kebocoran pajak,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan SDM untuk mengawasi penggunaan tapping box secara langsung di lapangan.

Dengan langkah ini, diharapkan optimalisasi pajak restoran di Bangkalan dapat berjalan transparan dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Penulis : Luhur utomo