Dugaan Kredit Fiktif Bank Jatim, GP Ansor Kencong Minta Kepala Daerah Evaluasi Penempatan APBD

JEMBER- Menyusul dugaan korupsi yang menerpa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jakarta, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kencong Jember meminta seluruh kepala daerah di Jawa Timur mengevaluasi kebijakan menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bank milik Pemerintah Provinsi tersebut. 

Ketua GP Ansor Kencong, Agus Nur Yasin menyampaikan, evaluasi penempatan dana publik perlu dilakukan dengan cermat.

“APBD adalah uang rakyat yang harus dijamin keamanannya. Jangan sampai disimpan di bank yang sedang bermasalah secara hukum atau memiliki sistem pengawasan yang lemah,” ujar Agus, Senin (5/5/2025).

Menurutnya evaluasi tersebut sangat penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.

Menanggapi himbauan dari GP Ansor Kencong, Tim Ahli Bupati Jember, Dima Akhyar meresponnya dengan positif.

Dima menjelaskan hingga saat ini secara aturan memang tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menempatkan dana APBD di Bank Jatim.

 Pihaknya segera mengkaji Langkah yang perlu diambil untuk menjaga kepercayaan Masyarakat.

“Langkah-langkah terukur perlu segera diambil karena ini menyangkut aset pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kelalaian atau kesalahan dalam menempatkan kepercayaan,” ungkap Dima.

Diketahui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus kredit fiktif yang mendera Bank Jatim Cabang Jakarta, meliputi Kepala Cabang, dan dua pihak swasta. Adapun nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 569 M. 

Menyusul kasus dugaan kredit fiktif ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh Bank Jatim.

Terbaru Pemerintah Provinsi telah membentuk Panitia seleksi untuk perekrutan jajaran direksi dan komisaris Bank BUMD tersebut.

Penulis: Ramadhan