JMSI Jatim dan FKBN Gelar Seminar Jurnalistik di Lamongan, Bahas Cara Hadapi Wartawan Bodrek

LAMONGAN– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Timur bersama Forum Kader Bela Negara (FKBN) dan Komunitas Jurnalis Lamongan (KJL) menggelar seminar bertema “Komunikasi dan Edukasi Jurnalistik” di LA Restaurant LSC Lamongan, Minggu (5/10/2025).

Kegiatan yang diikuti ratusan kepala sekolah (Kasek), guru, staf sekolah, kepala desa (Kades), dan perangkat desa se-Kabupaten Lamongan itu berlangsung interaktif. Suasana semakin hidup ketika sesi dialog dibuka, berbagai pertanyaan kritis pun mengalir deras dari peserta.

Beberapa peserta mengaku bingung menghadapi oknum wartawan yang disebut “wartawan bodrek” — sebutan bagi mereka yang hanya mencari keuntungan dengan cara memeras. Pertanyaan lain muncul tentang bagaimana mengenali media resmi dan ke mana harus melapor jika menghadapi ancaman dari oknum wartawan.

Ketua Panitia Fery Fadli, anggota JMSI Jatim di Lamongan, mengatakan seminar ini digelar untuk memberikan pemahaman dasar tentang jurnalistik dan mengenalkan peran wartawan profesional. “Banyak Kasek dan Kades yang mengaku sering didatangi wartawan abal-abal. Mereka butuh pengetahuan agar bisa membedakan mana wartawan sungguhan dan mana yang bukan,” ujarnya.

Dua narasumber utama, Ketua JMSI Jatim Syaiful Anam dan Wakil Ketua Jay Wijayanto, memandu jalannya seminar dengan gaya lugas dan dialogis. Syaiful menegaskan bahwa kerja pers harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“UU Pers dan KEJ adalah kitab sucinya wartawan. Semua kerja jurnalistik harus berlandaskan dua aturan itu,” tegas Syaiful, sembari menjelaskan fungsi Dewan Pers sebagai lembaga pengawas yang memastikan media bekerja sesuai koridor hukum dan etika.

Sementara Jay Wijayanto memaparkan materi tentang cara mendeteksi media abal-abal dan menghadapi wartawan bodrek. Ia menjelaskan bahwa media abal-abal umumnya tidak berbadan hukum dan tidak mencantumkan alamat serta nama penanggung jawab yang jelas.

“Cek boks redaksinya. Kalau lengkap, aman. Jika tidak ada alamat atau penanggung jawab, bisa dipastikan abal-abal. Lebih mudah lagi, kalau media itu sudah terverifikasi Dewan Pers, berarti resmi dan kredibel,” paparnya.

Jay juga menambahkan, kualitas media bisa dilihat dari gaya penulisan beritanya. “Judul, lead, dan isi berita akan menunjukkan kualitas media. Media resmi menulis berdasarkan fakta, berimbang, dan tidak menyebar hoaks,” ujarnya.

Bagi peserta yang pernah didatangi wartawan bodrek yang meminta uang, Jay mengimbau agar tetap tenang. “Tidak perlu dilayani. Arahkan saja ke bagian Humas atau Kominfo daerah. Kalau muncul berita yang tidak benar, gunakan hak jawab. Media wajib memuat hak jawab itu,” tandasnya.

Ia juga menegaskan, jika media menolak hak jawab, masyarakat bisa melapor ke Dewan Pers melalui situs resminya atau mengirim surat resmi sebagai bentuk aduan.

Menutup seminar, Syaiful Anam kembali menegaskan agar insan pers memegang teguh etika dan regulasi. “Kalau wartawan bekerja sesuai UU Pers dan Kode Etik, Insya Allah tidak akan merugikan siapa pun. Justru menjadi mitra pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Syaiful juga berpesan kepada para pejabat publik, kepala sekolah, dan kepala desa untuk tidak takut dengan pemberitaan jika memang bekerja sesuai aturan. “Kalau kinerjanya baik, transparan, dan tidak ada praktik korupsi, tidak perlu takut pada wartawan bodrek. Buka saja informasi seluas-luasnya,” pungkasnya.