Komisi IV DPRD Banyuwangi Tinjau MPLS Sekolah Rakyat, Layanan Pendidikan dan Kelengkapan Fasilitas Kunci Kenyamanan Peserta Didik
Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tinjau lapang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar
KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tinjau lapang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar pada Rabu (8/10/2025).
Kunjungan anggota DPRD Banyuwangi ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pengawasan dan fungsi kedewanan khususnya dalam bidang pendidikan. Kehadiran wakil rakyat disambut hangat jajaran guru, pengelola dan peserta didik sekolah rakyat.
Ketua Komisi IV, Patemo mengatakan,program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah pusat yang disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena itu seluruh elemen harus mendukung penuh keberlanjutan dan pengembangan program ini.
” Kualitas layanan pendidikan dan kelengkapan fasilitas menjadi kunci kenyamanan bagi para peserta didik yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Mengingat sekolah ini berkonsep asrama, maka kebutuhan siswa harus terpenuhi secara menyeluruh, ” ucap Patemo saat dikonfirmasi.
Menurut politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo ini, fasilitas belajar di Sekolah Rakyat terintegrasi 46 Muncar ini sudah lengkap terdiri atas empat ruang kelas,ruang guru, laboratorium komputer dan IPA, kantin, ruang makan, dapur serta ruang pendukung lainnya.
” Saat ini ada 73 peserta didik yang mengikuti MPLS, yang terdiri dari 50 siswa SD dan 23 siswa jenjang SMA dengan 19 tenaga guru , ” ucap Patemo.
Ia mengungkapkan, penggunaan fasilitas BPVP Muncar maupun Balai Diklat PNS Licin untuk sekolah rakyat bersifat sementara paling lama 2 tahun. Untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berencana menyerahlan aset daerah berupa lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat.
” Rencananya lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat berada dilokasi bekas PDAU , ” ungkapnya.
Diakhir wawancaranya Patemo optimis, dengan fasilitas memadai, guru yang sejahtera, dan dukungan pemerintah pusat serta daerah, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi solusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan sekaligus pengentasan kemiskinan.
” Dengan kerjasama lintas sektor ini, kita berharap sekolah rakyat ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ” pungkasnya.***
What's Your Reaction?
