PHIG Bondowoso Beberkan : Jejak Digital Jadi Sorotan UNESCO saat Revalidasi, Ijen Geopark Didesak Berbenah Total

KABAR RAKYAT,BONDOWOSO– Badan Pengelola (BP) Ijen Geopark Bondowoso angkat bicara terkait ancaman revalidasi UNESCO Global Geopark (UGG). Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso, Ahmad Sofyan, menegaskan bahwa pengelolaan Ijen Geopark bukan hanya di tangan Dinas Pariwisata, melainkan melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD).

“ Sebetulnya di Ijen Geopark itu ada badan pengelola. Jadi masyarakat harus tahu, ada pengurusnya, ada pengelolanya yakni BP Ijen Geopark,” kata Ahmad Sofyan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bondowoso saat Talkshow JMSI, Jumat (6/2/2026)

Lebih lanjut, Sofyan menjelaskan, struktur badan pengelola melibatkan Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, hingga Diskoperindag. Khusus di Bondowoso, bahkan terdapat 16 OPD yang terlibat dalam tata kelola kawasan tersebut.

Menurut Sofyan, komitmen pengelolaan itu telah tertuang dalam Letter of Intent (LoI) saat Ijen ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.

Pemerintah daerah, kata dia, telah menyatakan kesanggupan menjalankan guideline atau aturan yang ditetapkan UNESCO.

Namun dalam proses revalidasi, BP Ijen Geopark menghadapi lima rekomendasi yang wajib dituntaskan. Beberapa di antaranya menyangkut aspek interpretasi, visibility, dan accessibility yang hingga kini dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius, khususnya di Kabupaten Bondowoso.

“Memang di revalidasi ini ada rekomendasi yang harus kita selesaikan. Salah satunya interpretasi, visibility, dan accessibility. Ini menjadi poin permasalahan,” ujarnya.

Sofyan mengakui, tantangan terbesar terletak pada kurangnya sinergitas lintas sektor. Ia membandingkan pengembangan geopark dengan proyek pariwisata berbasis investasi yang bisa selesai dalam waktu singkat.

“Kalau proyek ada investor, ada kebijakan, bangun wahana dari A sampai Z selesai. Tapi Ijen Geopark ini mulai dari geodiversity, biodiversity sampai cultural diversity harus terintegrasi dan berbasis bottom up masyarakat,” jelasnya.

Dia menegaskan, konsep pemberdayaan masyarakat tidak bisa diselesaikan dalam hitungan bulan.

Menurutnya, proses integrasi kawasan inti, penunjang, dan buffer zone membutuhkan waktu serta komitmen bersama.

“Kita sudah mau Empat tahun ditetapkan UGG dan sekarang revalidasi. Kalau di bawah lapisan masyarakat masih ada antipati atau penolakan, ini berarti bahaya,” tegas Sofyan.

Selain persoalan teknis, aspek rekam jejak digital juga menjadi sorotan penting. Sofyan mengungkapkan, tim asesor UNESCO akan menilai eksistensi Ijen Geopark melalui pemberitaan dan media sosial.

“Tim assessment akan melirik rekam jejak digital. Seperti apa media sosial, seperti apa pemberitaan-pemberitaan. Kami harap teman-teman JMSI bisa kolaborasi, supaya tidak hanya narasi negatif yang muncul,” katanya.

Dia menilai, masih banyak potensi positif Bondowoso yang belum tereksplorasi secara maksimal. Selain Enam Geosite, kawasan Ijen juga memiliki biosite, culturesite, hingga potensi kopi dan keberadaan patung Buddha di Kecamatan Ijen yang dinilai belum terangkat optimal.

“Nah ini yang harus kita kuatkan. Banyak potensi yang belum terjamah,” imbuhnya.

Ketua pertama PHIG Bondowoso ini pun berencana melakukan pendekatan intensif ke pemerintah desa dan masyarakat, termasuk merumuskan formulasi penguatan kawasan inti, penunjang, dan buffer zone agar lebih tertata serta terintegrasi menjelang revalidasi UNESCO.

Sebelumnya, Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Muhammad Fauzi, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Subut Ijen Geopark Bondowoso.

Dalam Talkshow JMSI Bondowoso, Fauzi menyebut keberadaan geopark tersebut sama sekali belum memberi manfaat nyata bagi desanya.

Fauzi yang juga menjabat sebagai Kades Peduli Wisata mengaku sakit hati dengan anggapan bahwa pemerintah desa dianggap tak mampu berbuat apa-apa dalam pengembangan wisata.

“Saya sebagai pemerintahan paling bawah merasa sakit hati ketika ada anggapan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur saja, memang kami tidak pernah mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten,” kata Fauzi.

Dia menegaskan, pengelolaan Ijen Geopark tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).

Menurutnya, persoalan geopark harus ditangani lintas sektor dengan sinergi antarlembaga.

“Secara kedinasan saya melihat OPD itu seperti saling sikut-sikutan, tidak kompak. Seolah-olah ini hanya proyeknya Disparpora,” ujarnya.

Fauzi menyebut mustahil jika satu dinas mengelola geopark seluas dan sekompleks Ijen. Ia bahkan menyatakan ingin aspirasinya didengar langsung oleh Bupati Bondowoso dan Ketua DPRD.

Dia juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran delapan titik Ijen Geopark berada di wilayah Desa Kalianyar, namun tidak memberikan dampak ekonomi maupun sosial bagi masyarakat desa.

“Dari Ijen Geopark yang ada di Bondowoso, delapan titiknya ada di desa saya, tapi tidak bermanfaat apa pun,” tegas Fauzi.

Kritik juga diarahkan kepada Pengelola Harian Ijen Geopark (PHIG). Fauzi menyebut seluruh pengurus PHIG tidak kompeten dan tidak melibatkan satu pun warga Desa Kalianyar.

“Seharusnya ada perwakilan desa kami. Kami yang paling tahu kondisi lapangan, tapi tidak ada satu pun pengurus dari Kalianyar,” katanya.

Dia mengaku selama ini hanya dimintai laporan melalui telepon tanpa kehadiran langsung pengelola di lapangan. Bahkan untuk persoalan sederhana, pengelola tak pernah turun langsung.

Terkait penutupan kawasan  Kalipahit yang sempat menuai kritik publik, Fauzi menegaskan kawasan tersebut merupakan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang fungsinya untuk konservasi, bukan wisata massal.

“Yang salah itu pengunjungnya. Kawasan BKSDA itu untuk konservasi, bukan wisata. Kami sudah pasang plang larangan berkali-kali, tapi selalu dirusak,” jelasnya.