Sinkronisasi RPJMD, Efektivitas Program RANTAS, hingga Percepatan Program Prioritas Menjadi Sorotan Arah APBD Bondowoso 2026 Fraksi-Fraksi

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2026 memasuki fase krusial. Sejumlah fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait arah kebijakan anggaran yang dinilai menentukan keberhasilan tahap awal pelaksanaan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati yang baru dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Senin (24/11/2025).

Dalam forum resmi penyampaian pandangan fraksi, sorotan tidak hanya mengarah pada struktur anggaran, tetapi juga kesiapan regulasi, efektivitas program infrastruktur, hingga dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD 2026 tidak boleh sekadar menjadi dokumen anggaran rutin. Anggaran tahun tersebut merupakan fase awal implementasi RPJMD sehingga harus memastikan percepatan program prioritas Bupati.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Kukuh Rahardjo, menekankan dua poin strategis. Yang pertama Akselerasi Kesiapan Program.

"Kami menilai APBD 2026 harus mencerminkan kesiapan penuh, baik dalam hal pendanaan, regulasi, maupun kelembagaan. Program-program prioritas yang dapat langsung berjalan sejak awal tahun anggaran harus direalisasikan tanpa penundaan," ungkap Kukuh.

Yang kedua program yang membutuhkan regulasi baru juga perlu dipersiapkan sejak dini. Menurut Golkar, hal ini penting agar tahapan dalam RPJMD tidak terbengkalai di tengah jalan.

Sedangkan yang ketiga Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan. Golkar memandang percepatan implementasi program prioritas akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat—dari peningkatan layanan publik, pemerataan kesejahteraan, hingga penguatan daya saing daerah.

“Keberhasilan visi Bondowoso BERKAH harus diwujudkan melalui percepatan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Kukuh.

Fraksi gabungan Demokrat–PKS menyoroti pentingnya keselarasan antara APBD 2026 dan arah pembangunan dalam RPJMD. Sinkronisasi ini dianggap kunci untuk mencapai target-target fundamental daerah.

Juru bicara Fraksi, Fery Firmansyah, menyampaikan bahwa target penurunan kemiskinan, pengurangan gini rasio, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi perhatian utama.

"Selain itu, kami juga mendorong percepatan penyusunan regulasi strategis serta penguatan kelembagaan perencanaan dan sistem pengawasan internal," ujarnya. 

Menurut mereka, tata kelola yang kuat menjadi fondasi penting sebelum berbagai program prioritas diluncurkan.

Sorotan tajam datang dari Fraksi PPP terkait kondisi pembangunan infrastruktur. Juru Bicara Fraksi PPP, Syamsul Hadi, mengapresiasi program RANTAS (Ruas Jalan Tuntas) yang menjadi salah satu ikon kebijakan perbaikan jalan daerah pada 2026.

PPP menyebut bahwa alokasi belanja infrastruktur dalam APBD 2026 mencapai Rp 422,27 miliar, angka yang dinilai cukup besar untuk mendorong pemerataan pembangunan.

"Namun, kami juga mempertanyakan efektivitas RANTAS di lapangan. Dalam catatan kami, masih banyak ruas jalan kabupaten di pelosok desa yang belum mendapat sentuhan perbaikan, padahal menjadi akses vital bagi warga," tukasnya.

Dari keseluruhan pandangan fraksi, terlihat bahwa APBD 2026 memikul beban strategis sebagai pondasi pelaksanaan RPJMD. Tahun anggaran ini bukan hanya soal pengalokasian dana, tetapi memastikan kejelasan arah, kesiapan regulasi, efektivitas program, dan dampak terhadap masyarakat.