Tidak Hadir Paripurna Belasan Kali, DPRD Jember Sindir Wabub Jember

KABAR RAKYAT, JEMBER - Kerapkali tidak hadir dalam rapat Paripurna, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dapat kritikan dari Fraksi PKB DPRD Jember. Hal ini dilayangkan menyusul ketidak hadiran Wakil Bupati Jember itu dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Jember Tahun Anggaran 2025, Kamis siang (7/8/25).

Seluruh Fraksi di DPRD Jember menyepakati usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Jember Tahun Anggaran 2025, Kamis (7/8/25). Meski tak ada penolakan, Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan sorotan dari Fraksi PKB, lantaran Wakil Bupati Jember Djoko Susanto tak pernah hadir dalam rapat rapat paripurna yang di gelar DPRD Jember.

Juru Bicara Fraksi PKB Nurhuda Candra Hidayat menjelaskan total sudah 11 kali Wakil Bupati Jember mangkir dari undangan paripurna DPRD. Wakil Bupati Jember hanya pernah menghadiri 2 kali dari total 13 kali pelaksanaan paripurna.

"Wakil Bupati kesannya menyepelekan pembahasan hajat hidup rakyat Jember. Kehadiran Wakil Bupati bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel," ujarnya saat penyampaian tanggapan Fraksi PKB, Kamis siang (7/8/25).

Nurhuda menilai sikap yang ditunjukan Wakil Bupati Jember bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap DPRD. Padahal menurutnya DPRD merupakan mitra strategis dari Eksekutif di daerah.

“Ketidakhadirannya secara terus-menerus ini, merupakan pengabaian terhadap amanat publik dan mengurangi optimalisasi pembahasan kebijakan strategis daerah," jelasnya.

Nurhuda melanjutkan, kini pihaknya mempertanyakan keseriusan Wakil Bupati Jember dalam menjalankan tugas. Sehingga untuk mencegah tafsir yang luas, fraksi PKB DPRD Jember menuntut agar Wakil Bupati Jember memberikan penjelasan resmi atas ketidahadirannya dalam rapat paripurna untuk kesekian kalinya.

"Pemerintahan daerah harus berjalan dengan integritas dan tanggung jawab, dan rasa hormat pada setiap proses demokrasi. Selain itu, kepada Wakil Bupati, kami mengimbau untuk mengakhiri dinamika yang kurang produktif," tutupnya.