Unjuk Rasa Aliansi Banyuwangi Menggugat Tuntut Pemerintah Hentikan Pemborosan APBN

KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam ” Aliansi Banyuwangi Menggugat” menggelar aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Banyuwangi pada Jum’at (19/06/2026).

Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara keseluruhan dan anggarannya dialihkan ke sektor prioritas untuk kesejahteraan rakyat, Menghentikan militerisme di ranah sipil serta mendesak pemerintah menjamin program Pendidikan inklusif.

Ketua Umum HMI Banyuwangi ,Ilham Laily Mursidi menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program Presiden Prabowo yang menyerap anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, evaluasi tersebut harus dilakukan melalui kebijakan yang terukur dan berbasis kajian akademis.

“Apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak efektif dan tidak mencapai tujuan, maka program tersebut harus dihentikan dan anggaranya dialihkan ke sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Dalam penyampaianya terhadap isu daerah, mahasiswa mendesak Pemkab Banyuwangi untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Mereka menuntut pemerintah agar mengalihkan fokus belanja operasional yang dinilai konsumtif menjadi belanja modal yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat sehingga lebih menyentuh kepentingan publik.

Selain tata kelola anggaran, mahasiswa juga menaruh perhatian serius pada sektor pendidikan daerah. Isu lokal ini ditutup dengan desakan tegas kepada pemkab untuk mengawal dan mengaudit secara transparan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) demi mencegah terjadinya kecurangan dan menjamin hak-hak siswa berprestasi, termasuk jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengawal dan mengaudit dugaan praktik jual beli seragam maupun atribut sekolah pasca SPMB, terutama pada jenjang SMP,” tegas Ilham saat melakukan orasi.

Belakangan ini, publik dihebohkan oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan komersialisasi di lingkungan SMP negeri. Salah satu poin yang dinilai paling memberangkatkan orang tua murid adalah praktik jual beli atribut dan seragam sekolah yang dikoordinasi langsung oleh pihak sekolah.

Pemberatan beban biaya ini bahkan diduga turut menyasar siswa dari jalur afirmasi. Sejumlah SMP Negeri kini tengah menjadi sorotan terkait praktik tersebut, di antaranya

SMPN 1 Giri dan SMPN 1 Singojuruh yang indikasi pelanggarannya terbukti dengan rincian harga atribut.

“Kami menuntut adanya komersialisasi dalam pendidikan agar ditindak, dan serius dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Ilham.

Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi menemui langsung massa dari Aliansi Banyuwangi Menggugat. Anggota DPRD seperti Dr. Zaki Al Mubarok, Marifatul Kamila, Suwito, dan Wagianto bahkan tak segan duduk lesehan di antara para mahasiswa untuk membuka ruang dialog.***