Antrean BBM Mengular di Bangkalan, Pengawas SPBU Ungkap Penyebab Sebenarnya kepada Masyarakat
Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Bangkalan memicu keluhan masyarakat. Pengawas SPBU Kamal mengungkap penyebab utama antrean, mulai dari perbedaan kuota distribusi BBM, perpindahan konsumen, hingga penerapan sistem barcode.
BANGKALAN – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir semakin panjang. Kendaraan roda dua maupun roda empat tampak mengular sejak pagi hingga malam hari sehingga memicu keluhan masyarakat karena harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar.
Kondisi tersebut terjadi di sejumlah SPBU, bahkan antrean kendaraan meluber hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Fenomena ini tidak hanya berlangsung pada jam sibuk, tetapi hampir sepanjang hari.
Sejumlah warga mengaku khawatir apabila kondisi tersebut terus berlanjut. Selain menghabiskan waktu, antrean panjang dinilai menghambat aktivitas masyarakat, terutama pengemudi angkutan umum, pelaku usaha, dan pekerja yang setiap hari bergantung pada kendaraan bermotor.
"Biasanya hanya antre beberapa menit, sekarang bisa sampai berjam-jam. Kalau begini terus tentu sangat mengganggu pekerjaan," ujar Soleh, salah seorang pengendara yang ditemui saat mengantre BBM.
Panjangnya antrean memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian warga menduga kondisi tersebut dipicu meningkatnya konsumsi BBM, keterlambatan distribusi dari Pertamina, hingga adanya pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu.
Menanggapi hal itu, Pengawas SPBU Kamal 54.691.02, Sukamto, memberikan penjelasan saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (27/6/2026).
Ia mengatakan antrean bukan disebabkan berkurangnya kuota SPBU Kamal, melainkan karena sejumlah SPBU di kecamatan lain telah kehabisan stok sehingga banyak pengendara beralih mengisi BBM di SPBU Kamal.
Menurut Sukamto, kebutuhan BBM masyarakat Kecamatan Kamal sebenarnya dapat terpenuhi hingga akhir bulan, bahkan kerap masih menyisakan stok. Namun, ketika SPBU di wilayah lain kosong lebih dahulu, konsumen berpindah ke SPBU Kamal sehingga jumlah kendaraan yang mengantre meningkat drastis.
"Setiap SPBU telah mendapatkan kuota berbeda dari Pertamina sesuai lokasi usaha masing-masing. Kuota SPBU Kamal sebenarnya sama dengan SPBU Socah dan Bangkalan Kota. Yang membedakan adalah pola pengiriman BBM. Jika pengiriman tidak diatur hingga akhir bulan, stok bisa habis lebih cepat sehingga konsumen berpindah ke SPBU lain," jelas Sukamto.
Ia menjelaskan, SPBU Kamal memperoleh kuota sebanyak 13 kali pengiriman solar, 50 kali pengiriman Pertalite, dan delapan kali pengiriman Pertamax setiap bulan. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding SPBU di wilayah Junok dan Tangkel karena kedua lokasi itu berada di jalur utama dengan tingkat konsumsi lebih tinggi.
"Kalau pengiriman BBM terlalu banyak dilakukan pada awal bulan, maka menjelang akhir bulan stok dipastikan habis karena kuota bulanan sudah terserap lebih dulu," katanya.
Selain persoalan distribusi, Sukamto menilai kepanikan masyarakat turut memperparah antrean. Menurutnya, sebagian konsumen membeli BBM melebihi kebutuhan normal karena khawatir pasokan akan habis.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak dua bulan terakhir SPBU Kamal menerapkan sistem barcode dalam setiap transaksi pembelian BBM. Sistem tersebut membutuhkan proses verifikasi yang terhubung langsung dengan jaringan sehingga pelayanan terkadang melambat saat terjadi gangguan sinyal.
"Proses pembelian sekarang menggunakan barcode. Sistemnya terkoneksi langsung sehingga ketika jaringan mengalami kendala, waktu pelayanan ikut bertambah dan antrean menjadi lebih panjang," ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina belum memberikan tanggapan resmi terkait distribusi BBM di sejumlah SPBU Bangkalan maupun penyebab terjadinya perbedaan pola pengiriman yang disebut menjadi salah satu faktor munculnya antrean panjang.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM agar pasokan tetap tersedia hingga akhir bulan.
Selain itu, pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan praktik pembelian berulang dinilai perlu diperketat agar antrean tidak semakin panjang dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
What's Your Reaction?
